Kaltenglima.com - Aksi mahasiswa dengan tuntutan operasi pasar minyak goreng pada Senin, 18 April 2022 kemarin tidak dilaksanaka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Padahal permintaan operasi pasar minyak goreng tanggal 18 April 2022 itu merupakan hasil rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Kotim dalam menanggapi tuntutan mahasiswa yang sudah disepakati pihak eksekutif.
“Jangan-jangan ini ada benarnya rekomendasi DPRD tidak berguna tadi, eksekutif sengaja tidak mau menjalankan rekomendasi DPRD Kotim," tegas Wakil Ketua DPRD Kotim H. Rudianur, Kamis (21/4/2022).
Rekomendasi itu jelas kepada eksekutif, kata Rudianur, dan pelaksanaannya disepakati hari Senin, 18 April 2022.
"Para mahasiswa yang sebelumnya melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD tersebut menghubungi saya dan mempertanyakan di mana serta kapan operasi pasar itu dilakukan," katanya.
"Padahal, sebenarnya itu sudah tanggung jawab eksekutif karena mereka sudah mengeluarkan rekomendasi. Seharusnya, sambungnya, jika memang eksekutif menolak pada saat itu, harusnya disampaikan. Sehingga DPRD tidak dipersalahkan lagi," imbuh Rudianur.
Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Muhammad Taufik yang memimpin aksi kala itu, menanggapi bahwa kebijakan pemerintah itu sudah jadi rahasia umum bahwa mereka tidak memperhatikan kepentingan rakyat.
"Sudah menjadi rahasia umum kalau pemerintah daerah itu bekerja bukan atas kemauan masyarakat melainkan bekerja untuk ego masing-masing," tandas Taufik singkat.(*)