Kaltenglima.com – Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) triwulan I Tahun Anggaran 2022, Jum'at (29/4/2022) Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati mengatakan perlu langkah inovatif dan kreatif untuk mendongkrak Pendapan Asli Daerah (PAD).
Hal itu diungkapkannya saat membacakan sambutan Bupati Kotim dalam kegiatan tersebut, dan ditegaskan upaya peningkatan pendapatan daerah ini di bawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah.
“Ini di bawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah Kotim, karena itu diharapkan upaya-upaya dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus dilakukan,” kata Irawati.
Dalam peningkatan pendapatan daerah itu sekaligus untuk menjaga kestabilan arus kas tahun anggaran 2022 dan peningkatan pendapatan tahun 2023.
Kepada seluruh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Irawati meminta untuk melakukan inovasi dalam upaya menambah PAD baik dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) maupun teknologi informasi untuk mempermudah proses penggalian pendapatan daerah tersebut.
“Untuk meningkatkan pendapatan daerah, semua pihak terkait harus mendorong dan merumuskan langkah-langkah inovatif dan kreatif, guna menggali potensi-potensi pendapatan daerah di lingkungan Pemkab Kotim dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah,” ungkapnya.
Terpisah, sebelumnya anggota DPRD Kotim dari Fraksi Gerindra Juliansyah pernah menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kotim yang dinilainya jalan di tempat.
Juliansyah mengkritisi bahwa hingga kini pendapatan dari BUMD di Kotim hanya dari sektor perusahaan air minum. Sementara potensi lainnya belum digarap dengan maksimal bahkan belum ada.
“Sangat disayangkan jika potensi usaha tidak tergarap dengan maksimal, padahal hal tersebut dapat dijadikan terobosan,” jelas Anggota DPRD Kotim, Juliansyah, April 2022 lalu.
Juliansyah mengaku, sudah menyuarakan hal itu berulang kepada pemerintah, khususnya BUMD. Namun, sejauh ini BUMD tidak ada pergerakan sama sekali.
"Harusnya kalau tidak ada gerakan, lakukan reposisi di struktur BUMD tersebut Sehingga BUMD ini betul-betul mumpuni untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan bagi daerah,” kata Juliansyah.
Juliansya menyebutkan, banyak peluang menjanjikan yang bisa digarap pemerintah daerah ke depannya, misalnya BUMD membuka usaha pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (PKS).
"Kita ketahui, selama ini PAD bergantung kepada retribusi dan pajak-pajak kecil. Sementara peluang yang besar belum digarap,” tandasnya. (*)