MenPAN-RB itu menilai hampir seluruh kementerian telah menggunakan layanan tersebut.
Baca Juga: Timnas AMIN Buka Suara Terkait Video Viral Anies Ditampar Saat Kampanye di Kalimantan Barat
"Kemudian pelayanan publik portal satu data, tadi Pak Presiden meminta portal layanan tak lagi sektoral per kementerian tapi berdasarkan kebutuhan. Misalnya contoh di Estonia langsung bagaimana cara melahirkan, bagaimana saya menikah, bagaimana asuransi saya. Jadi langsung ke urusan masing-masing, tidak lagi ke sektoral. Ini nanti akan dilakukan rapat kabinet paripurna oleh Bapak Presiden," ucap Azwar.
Tidak hanya itu, portal administrasi pemerintahan juga menjadi fokus Jokowi.
Ia mengatakan hal tersebut untuk memperpendek sistem di pemerintahan.
Baca Juga: Nathan Tjoe A On Batal Ambil Sumpah Bareng Jay Idzes, Apa Penyebabnya?
"Jadi nanti sistem keuangan, sistem pemerintahan tidak lagi banyak. Kemarin SIPD sudah kita resmikan. Dari 500 lebih layanan cukup satu layanan," ucapnya.
Sedangkan layanan lainnya yakni SIM online, bansos di Kemensos, kesehatan hingga pendidikan.
Azwar Anas mengatakan 9 layanan tersebut akan berdampak besar jika sudah diimplementasikan.
Baca Juga: Pemprov Kalteng Terima LHP Kinerja dari BPK RI
"Kalau 9 layanan sudah didigitalkan, ini dampaknya akan sangat besar sekali," ujarnya.