KALTENGLIMA.COM - Diketahui, Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi melakukan walkout ketika Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dan PBB, Gilad Erdan, melakukan pidato di debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Selain itu, sejumlah diplomat lainnya juga turut walkout saat perwakilan Israel itu berpidato di DK PBB.
Seperti yang diketahui open debate DK PBB ini merupakan kali ketiga dalam 3 bulan terakhir. Indonesia selalu hadir dalam ketiga sidang PBB tersebut sebagai wujud konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.
Berdasarkan video yang beredar, Menlu Retno serta sejumlah diplomat melakukan walkout dari ruangan pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa (23/1/2024) saat Gilad Erdan mulai berpidato.
Baca Juga: Banjir Surut, Posko Penanganan Bencana Banjir Ditutup
Ketika dimintai konfirmasi, Lalu Muhamad Iqbal, jubir Kementerian Luar Negeri membenarkan walkout yang dilakukan olen Menlu Retno saat perwakilan Israel berbicara di forum tersebut.
"Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar dari ruangan saat watap Israel menyampaikan statement-nya," kata Lalu, Kamis (25/1/2024).
Sebelumnya, Menlu RI Retno Marsudi berbicara di debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York. Ia mendesak agar Dewan Keamanan PBB bertindak untuk menghentikan kekerasan di Gaza dan di Tepi Barat, Palestina.
Baca Juga: Tiga Tunggal Putri Indonesia Berjaya Lolos ke babak Kedua Indonesia Master 2024
"Di dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB tadi, saya ingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan bukan untuk menoleransi perang, apalagi genosida," ujar Retno Marsudi dalam YouTube MoFA Indonesia, Rabu (24/1/2024).
Menlu Retno mengingatkan piagam PBB yang mengatur tentang resolusi DK PBB yang harus dilaksanakan dan mengikat. Tetapi, Menlu Retno mempertanyakan berapa banyak resolusi DK PBB tentang Palestina yang telah dilaksanakan.
"Saya juga mengingatkan piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, pertanyaan saya kepada Dewan Keamanan PBB adalah 'sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?'," kata Retno.
Baca Juga: Pj Bupati dan Forkopimda Monitoring Kesiapan Logistik 2024 Di KPU dan Bawaslu Kabupaten Barito Utara
"Sebagai catatan teman-teman, pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar," sambungnya.
Selain itu Menlu Retno juga menyoroti aksi militer yang meluas di luar Gaza serta ancaman perang di kawasan Timur Tengah. Maka karena itu, Menlu Retno mendesak adanya gencatan senjata permanen antara Israel dan Palestina.
"Pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen. Ini akan menjadi game changer untuk segala hal," kata Retno.
Baca Juga: Tim Pemenangan Muda Ganjar-Mahfud Serap Aspirasi Pemuda di Banten
Ia berpendapat, gencatan senjata permanen akan membuat proses solusi dua negara berjalan dan dapat mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza.
"Yang paling penting ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca-konflik, dan proses solusi dua negara. Saat yang sama, penting untuk terus mendukung upaya senior humanitarian and reconstruction coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza," katanya.
Baca Juga: Jokowi, Prabowo, KSAU dkk Kompak Pakai Jaket Bomber Saat Serah Terima C-130J Super Hercules