KALTENGLIMA.COM - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) membeberkan terkait dengan peran kementeriannya dalam mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan untuk merespons tentang keluhan sejumlah investor yang diterima Presiden Joko Widodo menyangkut percepatan investasi di sana.
AHY menyebutkan, kementerian/lembaga (KL) memberikan dukungan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kementeriannya sendiri banyak berperan dalam tahap awalnya yakni penyiapan lahan pembangunan IKN. Menyangkut hal tersebut, menurutnya masih ada sekitar 2.086 hektare lahan IKN yang belum tuntas.
"Dari 36.000 hektare yang sudah disiapkan untuk IKN, ada sekitar 2.086 hektare masih ada sedikit bermasalah, karena masyarakat masih duduki atau miliki pada sejumlah bidang. Tidak semua, hanya sebagian yang tentunya kami atensi," kata AHY ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024).
Baca Juga: Mantan Istri Berharap Kurnia Meiga Jujur: Kalau Jujur, Aku Nggak Akan Ngomong
Untuk tahapan awal, pemerintah sendiri berfokus untuk pembangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Walau begitu, secara parel juga berjalan penyialan lahan kawasan pendukung seperti kawasan transportasi hingga jalan bebas hambatan.
Di lain sisi, menurutnya prinsip dasar pembangunan yakni bagaimana agar pembangunan berjalan baik tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi masyarakat yang tinggal di lokasi. Tetapi, menyangkut persoalan sosial hingga ganti rugi, ditangani oleh KL lain, termasuk Otorita IKN sendiri.
"Kami ATR/BPN memberikan dukungan penuh agar lahan harus disiapkan bisa statusnya clear and clean. ATR/BPN hanya bisa mengeluarkan surat sertifikat yang clear, clean, setelah semua hal tadi sudah bisa diselesaikan," jelasnya.
Baca Juga: Jokowi Ingin Kembangkan Pabrik Minyak Makan Merah Usai Bandingkan Harga Minyak Pasar
Untuk diketahui, awalnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menceritakan tentang Presiden Joko Widodo menerima keluhan dari para investor. Hal tersebut membuat Jokowi mengumpulkan jajarannya untuk membahas hal tersebut.
"Beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang percepatan investasi di IKN," kata Basuki ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).
Basuki menyebutkan ada dua hal yang diarahkan Jokowi untuk kesiapan lahan dalam rangka percepatan investasi. Arahan pertama yakni untuk mempercepat investasi, Jokowi meminta adanya pihak khusus yang mengawal investasi, dirinya juga meminta ada pihak yang menjadi koordinator khusus atau PIC bagi investor.
Baca Juga: Kurma Butter yang Viral di Malaysia, Intip Resepnya
Lalu, terkait persoalan lahan di IKN, Basuki mengatakan Jokowi mengarahkan agar lahan segera ditetapkan statusnya. Selanjutnya, lahan-lahan tadi harus bisa diperjualbelikan. Terkait persoalan harganya akan ditetapkan oleh Otorita IKN.
"Kedua lahan bagi investor agar segera ditetapkan statusnya, kemudian juga tadi sarannya dari bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh bapak presiden itu (investor) beli. Jadi tanahnya dijual harganya ditetapkan oleh Otorita, asal tidak melanggar aturan itu juga kalimatnya beliau," papar Basuki.