KALTENGLIMA.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Indonesia tetap menganut posisi One China Policy atau Kebijakan Satu China menyusul potensi konflik antara China dan Taiwan.
Luhut menyampaikan hal tersebut dalam acara bertajuk "Supply Chain Dynamic in Critical Minerals Geopolitical" di Jakarta, Kamis.
"Saya sampaikan juga kepada Wang Yi (Menteri Luar Negeri China), Indonesia tetap pada posisi One China Policy dan saya kira menjadi konsistensi dari kebijakan luar negeri kita," ujar Luhut.
Baca Juga: Perusahaan Pertanian China Tertarik Investasi Rp 13 T di Kaltim
Kebijakan Satu China mengakui pemerintah China sebagai satu-satunya pemerintah resmi dari China daratan, Hong Kong, Makau, dan Taiwan, sehingga tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Luhut menekankan pentingnya posisi Indonesia yang konsisten dalam kebijakan ini di tengah ketegangan antara China dan Taiwan.
Meskipun tidak melihat adanya potensi perang terbuka antara kedua pihak, Luhut mengakui bahwa ketegangan tersebut dapat membawa pengaruh tertentu.
Baca Juga: Harga Emas Hari Ini Kembali Meroket!
Selain konflik geopolitik antara Taiwan dan China, Luhut juga mencermati kemungkinan gejolak geopolitik lainnya, termasuk dampak dari pemilihan presiden (pilpres) di Amerika Serikat pada 5 November 2024. Dalam pilpres tersebut, terdapat dua calon utama, yakni Joe Biden dan Donald Trump.
Luhut menjelaskan bahwa memahami situasi geopolitik antara China dan Amerika Serikat sangat penting karena kedua negara ini, bersama dengan Eropa, merupakan tiga kekuatan utama yang memengaruhi perdagangan global.
"Faktor geopolitik yang memengaruhi perdagangan global ini, sebenarnya ada tiga kekuatan besar kalau saya katakan, ada China, Amerika (Serikat), dan Uni Eropa," katanya.