KALTENGLIMA.COM - Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang selaku Kepala Biro Informasi Pertahanan di Kementerian Pertahanan menyampaikan bahwa program wajib militer dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai.
Ia menjelaskan bahwa jika suatu saat Indonesia memiliki kapasitas anggaran yang lebih besar, kebijakan seperti wajib militer bisa saja diterapkan, meski harus diakui bahwa kebijakan tersebut membutuhkan dana yang sangat besar.
Hal ini disampaikan Frega saat menanggapi pertanyaan peserta dalam sebuah webinar yang membahas keterlibatan warga negara dalam kondisi perang.
Baca Juga: Harga Emas Antam Sentuh Rekor Baru: Tembus Rp2 Juta per Gram
Ia menegaskan bahwa apabila kebijakan wajib militer diberlakukan, itu bukanlah bentuk militerisasi, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi, di mana pertahanan negara adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Saat ini, kewajiban bela negara masih bersifat sukarela dan disalurkan melalui program Komponen Cadangan (Komcad) serta Bela Negara.
Ia menambahkan bahwa dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, Kementerian Pertahanan baru mampu melatih beberapa ribu personel melalui proses seleksi yang ketat, dan mereka disiapkan untuk dapat dimobilisasi sewaktu-waktu dalam kondisi darurat.
Baca Juga: Hujan Diprediksi Meluas saat Libur Jumat Agung, Ini Wilayah Terdampak
Dalam situasi darurat, menurutnya, komponen utama yang pertama kali dikerahkan dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) adalah Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan inti pertahanan negara.