KALTENGLIMA.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, berikan tanggapannya terkait tunjangan rumah anggota dewan sebesar Rp 50 juta per bulan. Ia meminta masyarakat untuk tidak melihat nominalnya yang dianggap fantastis.
"Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Nggak, itu biasa sebenarnya. Cuman kan ada orang yang nggak senang, wow gila DPR semau-maunya gitu. Dapet duit senang-enaknya ngelakuin hal. Nggak," ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Ia menyebut anggota DPR akan membagi rezeki yang dipunya kepada masyarakat. Tetapi, ia memandang 580 anggota dewan pasti memiliki cara tersendiri dalam mendistribusikan hal tersebut.
Baca Juga: Jerome Polin Ikut Komentari Daji DPR Naik : Tunjangan Pajak dan Rumah Jadi Sorotan
"Kita-kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu ya ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih ya sama kalian. Nggak perlu," ucap Legislator NasDem ini.
"Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah ceritanya. Itu istilah.Tapi lagi-lagi, teman-teman anggota DPR 580 anggota DPR ini adalah punya empati keberpihakan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing," tambahnya.
Menurutnya, tunjangan yang didapat oleh anggota DPR RI lebih hemat daripada rumah dinas yang sebelumnya didapat. Sahroni menyebut biaya perawatan rumah dinas jika dikalkulasi lebih besar dari Rp 50 juta.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Resmi Diluncurkan di SMAN 2 Kapuas, Dorong Generasi Sehat dan Cerdas
"Kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak Rp 50 juta. Kenapa, karena biaya perawatan itu tak terhingga, banyak rusak AC-lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang dikasih masukan, lebih baik dikasih tunjangan tunai. Dimana tidak memberatkan negara, agar posisinya tidak, anggaran negaranya tidak terganggu," kata dia.
Ia menyebutkan, permasalahan yang didapat dari rumah dinas sebelumnya juga beragam. Sahroni mengatakan jika terus menerus perawatan itu dilakukan maka pengeluaran akan lebih bengkak.
"Cuma ngurusin rumah jabatan DPR, 580 anggota DPR, kalau-kalau rumahnya, dia masing-masing beda-beda tuh kasusnya. Misalnya kayak gue, gue 3 periode tidak pernah rumah jabatan misalnya, nah itu biaya perbaikan terus dikerjain kalau ada kerusakan," kata Sahroni.
Baca Juga: Balita Sukabumi Meninggal Dipenuhi Cacing, Komisi VIII DPR Sebut Hal Ini
"Bayangin, kalau akhirnya terus-terusan setiap tahun demikian bengkak, makanya dikasih tunjangan tunai. Lebih ringan sebenarnya," imbuhnya.