KALTENGLIMA.COM – Saat ini pemerintah masih terus melakukan pendataan jumlah tenaga honorer atau non ASN di daerah.
Pendataan tenaga honorer dimaksud merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pemerataan ASN di berbagai daerah di Indonesia.
Adapun pendataan itu demi mewujudkan optimalisasi kesejahteraan guru honorer pada tahun 2023 mendatang.
Baca Juga: Tokoh Pemuda Dayak Dukung Erick Thohir Pimpin Pembangunan IKN
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, pendataan itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang managemen PPPK.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan pegawai non PNS di instansi pemerintahan melaksanakan tugas paling lama hingga tahun 2023.
Oleh karenanya, pemerintah akan memprioritaskan tenaga honorer dengan masa pengabdian terlama atau usia tertinggi dalam CPNS 2023.
Baca Juga: Perempat Final Piala Dunia 2022: Duel Seru Belanda Versus Argentina, Balas Dendam Tim Oranje
Mengutip vagansa.com dengan judul artikel
Soal Status Tenaga Honorer, Menpan RB Sebut Semua dapat Diangkat Menjadi ASN pada 2023 Mendatang, Menpan RB menegaskan, pada 2023 mendatang, pemerintah menyiapkan tiga opsi bagi guru dan tenaga honorer untuk menuntaskan permasalahan honorer.
Opsi tersebut mulai dari pengangkatan PPPK di tingkat ASN hingga pengangkatan menjadi ASN secara bertahap.
"Kita sedang lakukan pendataan ulang, kita beresin, nanti kita lihat opsi-opsinya. Opsinya ada tiga,” kata Azwar Anas pada Kamis, 8 Desember 2022 dilansir Antara.
Baca Juga: Bessie Lapillus Hiatus Karna Masalah Kesehatan
Baca Juga: Buah-buahan yang Bisa Menurunkan Asam Urat
Ia menyebut, opsi pertama adalah “kita angkat semua mereka menjadi PPPK untuk jadi ASN.”