"Saya menduga jangan-jangan ratusan perangkat itu audah di beli mendahului. Lalu sengaja diributkan tudingan menggagalkan penerimaan CPNS," bener Parmana.
Parmana mengaku heran kenapa dampak terhadap kepentingan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta hanya terkait anggaran untuk tes CPNS dan PPPK di Barito Utara saja dipermasalahkan.
Padahal masih banyak lagi yang belum kita ketahui dan perlu disampaikan, di kupas bersama tentunya melalui pembahasan. baik itu proyek mendahului, Dana hibah termasuk pembelian-pembelian mobil dinas," imbuhnya.
Jangan sampai lanjut Parmana, ada penilaian tertundanya paripurna karena adanya indikasi oknum mafia anggaran yang menyusup untuk bagi bagi proyek dengan mengatasnamakan masyarakat, sehingga ada yang melaporkan kepada KEJATI dan KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran negara, dengan berbagi bagi proyek di akhir- akhir masa jabatan politik.
Ditambahkannya, enam jadwal paripurna APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, batal karena tidak memenuhi kourum bukan tidak ada alasan. Tegas disampaikan kami meminta pembahasan di tuntaskan. metriks sudah disampaikan setiap dinas benar Tapi itu bukan untuk dibaca seharusnya dibahas. Kami tidak hadir salah satu sikap protes agar Legeslatif menuntaskan pembahasan tersebut baru lanjut ke paripurna IV.
"Mereka getol mempermasalahkan 6 kali paripurna lalu hendak mengusulkan pergantian. Tapi mereka abai, berapa kali Pj Bupati tidak hadir di rapat paripurna. Padahal sesuai Tatib pasal 119 huruf (4), rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib diharidi oleh Bupati," tutupnya.(*)
Penulis: Deni
