KALTENGLIMA.com, Muara Teweh- Soal kisruh di kalangan DPRD Barito Utara masih berlanjut dan belum ada titik temu.
Wakil sementara DPRD Barito Utara, H Parmana Setiawan kembali angkat bicara terkait sengkarut polemik gagalnya rapat paripurna P-APBD tahun 2024.
Baca Juga: Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Ajukan Praperadilan, KPK: Kami Siap Hadapi
Parmana mengaku ada yang sengaja membuat freming berlebihan, dengan tudingan boikot dan followup penerimaan CPNS diakibatkan tidak hadirnya 11 anggota DPRD Barito Utara.
"Kenapa baru diributkan sekarang? harusnya tanya ke anggota DPRD lain kenapa tidak mau memenuhi permintaan kami untuk membahas semua matriks seluruh SOPD. Matriks itu dibagi bukan untuk di baca harus di bahas," kata Parmana, Jumat 11 Oktober 2024.
Baca Juga: Rafael Nadal Umumkan Pensiun, Novak Djokovic Berikan Penghormatan
Baca Juga: Erick Thohir Minta Timnas Fokus Lawan China usai Dicurangi Wasit Kontra Bahrain
Dirinya mempertegas tidak ada maksud mereka menghalangi dan menghambat kepentingan masyarakat.
Justru di P APBD 2024 ini harus penuh kehati - hatian dalam menentukan dan menyetujui anggaran bernilai Rp409,5 miliar.
"Mau di bawa kemana kami kalau sampai membiarkan arah penggunaan anggaran atau uang rakyat sampai tidak tepat sasaran? Kalau ingin cepat selesai ayo sama-sama kita tuntaskan pembahasannya," tegas Parmana.
Sekarang tudingan menguat, gara-gara 11 anggota DPRD, terkait tes penerimaan CPNS dan P3K pindah titik lokasi. Jika saja di buka pembahasan seluruh SOPD, akan lain ceritanya.
Baca Juga: Luhut sebut E-Katalog Versi Baru Akan Segera Rilis, Cek Jadwalnya
Hal lain, jika saja P APBD disetujui.Itu pun patut dipertanyakan apakah memenuhi waktu untuk membeli alat komputer jumlahnya ratusan. Padahal waktu sempit. Belum lagi harus memenuhi proses lelang.
"Jangan-jangan di pindah titik lokasi karena ketidakmampuan daerah atau dinas terkait untuk melaksanakan. Masih ada cara lain kog kalau mau. Kenapa tidak mencoba kolaborasi dan kerjasama dengan sekolah-sekolah memiliki perangkat komputer banyak, seperti SMAN dan SMK. Di tambah milik daerah sendiri digunakan tes P3K dan CPNS tahun sebelulmnya,
