kaltenglima.com, Muara Teweh - Anggota DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, H Tajeri, mengatakan telah meminta badan musyawarah (banmus) dewan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama instansi terkait, khususnya RSUD Muara Teweh.
Hal itu menyusul mahalnya tarif parkir dan tanpa karcis resmi di RSUD Muara Teweh yang banyak dikeluhkan warga terutama yang berasal dari desa-desa.
Baca Juga: Pemilik Labubu Dinobatkan Sebagai Orang Terkaya di China dengan Kekayaan Segini!
“Saya sebagai wakil rakyat yang dititipkan amanah oleh rakyat berkewajiban menyampaikan keluh kesah masyarakat, termasuk masalah biaya parkir di RSUD Muara Teweh. Inilah tugas dan kewajiban saya sebagai wakil rakyat, saya tidak duduk dan berdiam diri saja di rumah atau di kantor yang ruangannya ber-AC, sejuk, enak tentunya, tanpa kerja, masa bodoh lalu dapat gaji,” ungkap Dewan Haji Tajeri, kepada media ini, Sabtu pagi (16/11/2024).
Baca Juga: Kunjungi Pabrik Sritex, Wamenaker Berikan Jaminan Tidak Ada PHK
Politisi senior Partai Gerindra Barut ini, menuturkan, dirinya wajib menjalankan amanah dari rakyat, melakukan reses ke daerah pemilihan (dapil) yang sudah dijadwalkan 3 kali dalam setahun.
Di luar reses pun pihaknya tentunya wajib turun lapangan apabila ada laporan masyarakat, apakah masalah jalan yang rusak, harga elpiji 3 Kg yang mahal dan lain-lainnya.
“Saya berkomentar di media siap bertanggung jawab, dan siap mendatangkan masyarakat yang berbicara/melaporkan kepada saya masalah hilang helm, dipungut berulang kali, bayar tanpa karcis, walaupun kami sebagai wakil rakyat masih ada kekurangan, itulah manusia,” tutur Haji Tajeri.
Sebagai abdi negara dia bilang, digaji dari uang rakyat, jangan merasa enak, duduk-duduk main HP, sementara masyarakat perlu pelayanan yang baik dan benar. Inilah fakta yang pernah pihaknya saksikan terkait pelayanan di RSUD Muara Teweh.
Dia menyarankan agar semua abdi negara pada saat bekerja jangan main HP, karena digaji untuk bekerja, pekerjaan bukan menunggu tapi pekerjaan diciptakan oleh individu sendiri.
“Saya meminta kepada Badan Musyawarah DPRD Barito Utara menjadwal rapat dengar pendapat berkaitan masalah parkir dengan instansi terkait, dipandang perlu Bapak Pj Sekda hadir, harapan kami masalah ini agar jelas dan tuntas,” tegas Haji Tajeri.
“Apakah tidak ada lagi sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain selain yang namanya parkir, terkhusus biaya parkir di RSUD Muara Teweh?” imbuh dia mempertanyakan
