Musrenbang RKPD 2026 di Teweh Timur Memasuki Hari Keempat, 56 Usulan Prioritas Dibahas

KALTENGLIMA.COM - Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2026 Kabupaten Barito Utara merupakan forum musyawarah tahunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan.

Pada hari keempat pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Teweh Timur, sebanyak 56 usulan skala prioritas dibahas dalam forum ini.

Beberapa di antaranya mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur, pemasangan jaringan listrik, perbaikan serta pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan sarana pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga: Musrenbang Kecamatan Gunung Purei Dibuka Pemkab Barut, Dorong Efektivitas Pembangunan

Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025, di Aula Kantor Kecamatan Teweh Timur dan secara resmi dibuka oleh Asisten II Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Gazali Montalattua.

Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk anggota DPRD, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Unsur Tripika Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, perwakilan perusahaan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Asisten II Setda, Gazali Montalattua, Penjabat Bupati Barito Utara menyoroti beberapa program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Ditugaskan Prabowo Terima Aspirasi, Mensesneg : Pemerintah Perjuangkan Pendidikan yang Terjangkau

Program tersebut meliputi penyediaan makan bergizi gratis, pembangunan serta renovasi sekolah, pemerataan distribusi guru, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pendidikan setempat berkomitmen untuk mendukung implementasi program-program tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengimbau dunia usaha agar turut berkontribusi dalam percepatan pembangunan daerah melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR.

Baca Juga: Resmi Ditahan usai Jalani Pemeriksaan, Hasto Kristiyanto Minta KPK Periksa Jokowi dan Keluarganya

Diharapkan, perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Utara dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang tepat sasaran, khususnya di sekitar area operasional perusahaan.

Gazali Montalattua menambahkan bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat sepenuhnya terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD karena keterbatasan serta kondisi keuangan daerah.