KALTENGLIMA.com, Muara Teweh- Kalangan DPRD Barito Utara kembali menyoroti masih berlangsungnya suplai LPG atau elpiji bersubsidi 3 kilogram ke pangkalan-pangkalan tidak resmi alias kios eceran.
Menurut Ketua komisi III DPRD Barito Utara, H Tajeri, ada pembiaran yang terjadi yang mengakibatkan harga elpiji bersubsidi kian tidak terkendali. Jika terus dibiarkan membuat warga semakin resah.
Baca Juga: Catat Nich, Rekrutmen CPNS 2023 Fokus Dua Bidang Profesi, Pemerintah Siapkan Kebijakan
"Apakah ini pembiaran yang akan berkelanjutan ? Membingungkan, perwakilan Partamina Wilayah KalTeng dimana tugas anda ?
Masyarakat semakin resah masalah elpiji 3 Kg . Harga yang melambung, sangat mahal, jauh dari HET yang ditentukan Pemerintah.
"Tolong, tolong, tolong kami , kemana lagi kami mengeluh kalau seperti ini dibiarkan, apakah kami harus bersurat kepada Bapak Presiden Ir. Joko Widodo, Komisi VII DPR RI sudah mengetahui masalah ini, tapi kenyataannya tetap seperti ini," kata Tajeri, Selasa 22 Agustus 2023.
Baca Juga: Mahfud MD Minta Kementerian/ Lembaga Rutin Lapor Informasi ke PPATK
Baca Juga: Cek di Sini! KemenPAN-RB : Regulasi PPPK 2023 untuk Honorer
Pasalnya saat ini, kata dia, di sejumlah desa di Kecamatan Teweh Tengah, malah kesulitan mendapatkan elpoji bersubsidi.
Desa-desa itu antara lain Desa Sei. Rahayu I, Desa Sei. Rahayu II, Desa Rimba Sari dan Desa Beringin Raya.
"Saya di beritahu warga di sana yang tidak pernah henti memberikan informasi melalui pesan teertulis WhatApss," tuturnya.
Mereka disana mengatakan, "ini pak di 4 desa akhir-akhir ini kekurangan elpji 3kg....semua kios-kios pada kosong.Mencari ke Muara Teweh ya tidak ada di pangkalan.
"Masyarakat kecil bisaya cuma diam aja pak...tolong.
Keluhan-keluhan seperti ini teramat sering diterima. Malah mereka mengeluh sampai mendatangi kami wakil mereka di DPRD hingga ke rumah.
Tajeri dengan tegas meminta, pihak terkait dan punya kewengan terkait elpiji bersubsidi 3 kg, membuka mata dan hati. Kasian masyarakat dengan kondisi berlarut-larut, harga elpiji tidak bisa ditertibkan dan diterapkan sesuai HET.
