KALTENGLIMA.COM - Komandan Tim Komunikasi Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono membeberkan sejumlah kebijakan yang akan diambil oleh paslon tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Diantaranya memastikan kepemilikan lahan untuk petani serta menjamin harga panen dari petani.
“Petani adalah bagian penting dari masa depan bangsa, karena menjadi ujung tombak kita menghadapi krisis pangan. Oleh karena itu kesejahteraan petani tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Kesejahteraan mereka menjadi tanggung jawab pemerintah.” kata Budisatrio kepada wartawan, Sabtu (19/1).
Baca Juga: Alasan Ramadhan Sananta Belum Dimainkan Terungkap
Budisatrio menjelaskan, Prabowo Gibran memiliki beberapa program untuk menjamin kesejahteraan petani tersebut.
Salah satu yang terpenting adalah memastikan petani memiliki lahan garapannya sendiri.
“Kita akan kembangkan kredit kepemilikan lahan. Kedepannya para petani yang belum memiliki lahan, dan yang ingin menjadi petani tapi tak punya lahan bisa mengajukan kredit kepada pemerintah. Sehingga petani Indonesia tidak hanya pekerja pertanian, tapi juga bisa memiliki lahan. Ini akan secara cepat memperluas lahan pertanian kita.” jelas Budisatrio.
Baca Juga: Pj Bupati Mura Tinjau Posko Banjir dan Dapur Umum, Hermon : Masyarakat Diminta Tenang
Prabowo Gibran nantinya juga akan menjamin keuntungan dari hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani.
Caranya adalah dengan menetapkan harga panen serta menurunkan biaya produksi.
“Ada dua sisi untuk menjamin keuntungan petani. Pertama, Harga Pembelian Pemerintah atau Harga Panen akan kita tetapkan harus memberikan minimal 30 persen keuntungan bagi petani. Saat kondisi oversupply-pun pemerintah harus berkomitmen memberikan keuntungan.” tegasnya.
Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Rafael Struick, Striker False Nine
“Dan yang kedua, kita akan berupaya untuk menurunkan biaya produksi dari petani kita. Terutama jika lahannya masih sewa, penjaminan ketersediaan pupuk, obat-obatan dan pestisida, serta menurunkan bunga bank jika membutuhkan kredit modal. Ini harus dilakukan karena memang kita harus berpihak pada petani.” lanjut Budisatrio.
Dengan sederetan langkah kebijakan tersebut, Budisatrio meyakini akan terjadi keseimbangan antara kepentingan petani, konsumen dan kepentingan negara.