KALTENGLIMA.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan dipanggil KPK terkait kasus korupsi yang melibatkan buron Harun Masiku. Hasto dikabarkan akan diperiksa KPK pada 10 Juni mendatang.
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir di gedung Merah Putih pada Senin, 10 Juni 2024," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
"Dipanggil untuk perkara Tersangka HM (Harun Masiku)," sambung Ali.
Baca Juga: Tunggu Air Mengalir, Presiden Jokowi Akan Ngantor di IKN
Ali mengatakan pemeriksaan terhadap Hasto akan dimulai pukul 10.00 WIB. KPK mengingatkan Hasto untuk bersikap koperatif.
"Kami berharap yang bersangkutan hadir sesuai jadwal pemanggilan dimaksud," katanya.
Seperti yang diketahui, KPK masih mencari buron Harun Masiku. Baru-baru inu, KPK memanggil sejumlah pihak untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku.
Baca Juga: Resmi Jadi WNI, Calvin Verdonk Dipastikan Tanding Lawan Filipina
KPK sudah memeriksa satu orang pengacara serta dua orang mahasiswa terkait kasus dugaan suap dengan tersangka mantan caleg dari PDIP Harun Masiku. KPK mengatakan mahasiswa dan tersebut itu saling memiliki hubungan kekerabatan.
PDIP memastikan sekretaris jenderal partai mereka, yakni Hasto Kristiyanto, akan memenuhi panggilan KPK terkait kasus suap Harun Masiku. PDIP mengatakan kepastian Hasto akan memenuhi panggilan KPK dalam kasus suap mantan caleg PDIP tersebut sebagai bentuk ketaatan hukum warga negara.
"Dipastikan Pak Hasto akan hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan. Sebagai bagian dari memenuhi kewajiban beliau sebagai warga negara yang taat pada hukum dan percaya akan adanya keadilan dalam hukum dan khususnya sebagai kader PDI Perjuangan yang di masa orde baru hingga kini giat memperjuangkan tegaknya supremasi hukum," kata juru bicara PDIP, Chico Hakim, kepada wartawan.
Baca Juga: Enzo Fernandez & Mudryk Tak Dilepas Chelsea ke Olimpiade
"Melihat momentum yang ada, di mana hari-hari ini adalah masa menjelang pilkada serentak 2024, tidak bisa dipungkiri adanya persepsi publik bahwa persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari aspek politik," imbuhnya.