KALTENGLIMA.COM - Mantan Mendikbud Muhadjir Effendy memberikan pandangan terkait gagasan reformulasi anggaran pendidikan ke depannya dalam rapat bersama Komisi X DPR hari ini, Selasa (2/7/2024). Muhadjir mengusulkan perguruan tinggi bisa memanfaatkan pemasukan dari momen wisuda dengan biaya tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta.
Muhadjir awalnya mengkritik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dianggap tak pandai mencari pemasukan selain dari APBN. Menurutnya, hal itu perlu diubah.
"Jadi memang menurut saya PTN kita itu memang tax spender boy. Jadi sudah biasa belanja, tidak biasa cari uang. Jadi harus ada perubahan karakter. Ajarilah mereka ini untuk cari duit, bukan untuk buang duit," ujar Muhadjir di ruang rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Baca Juga: Pj Bupati Hermon Keluarkan Surat Edaran Larangan Judi Online Bagi ASN dan Honorer
Menko PMK itu menyebutkan sejumlah PTN Badan Hukum yang sudah prominen dapat mengkapitalisasi modal dari mahasiswa. Namun, ujarnya, perlu ada subsidi silang antara mahasiswa baru dengan yang lebih lama.
"Nama besar PTN-BH itu namanya besar-besar tinggal mengkapitalisasi saja modalnya itu. Dan saya kemarin sampaikan, misalnya, naikkan biaya itu jangan serta-merta," kata Muhadjir.
"Jadi naikkan lah kepada maba saja dan itu jangan naik sampai nanti selesai dia, sehingga orang tua punya kepastian. Kalau yang lama biar selesai sampai selesai. Memang ada kalau di swasta itu tetap ada pimpinan namanya variable cost," lanjutnya.
Baca Juga: Usai Gagal Nikah Lagi, Ayu Ting Ting Tak Menutup Diri
Terkait perguruan tinggi swasta (PTS), Muhadjir menyinggung pemanfaatan pemasukan biaya wisuda. Ia menilai tak akan ada pihak mahasiswa yang protes meski biaya wisuda melonjak.
"Bahkan sebetulnya untuk swasta biasanya itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya, wisuda itu tarik yang tinggi karena nggak ada orang akan protes walaupun mahal, karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda bayar berapapun dikasih. Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang nggak apa-apa tapi harus beli undangan," kata Muhadjir.