nasional

Lembaganya Langsung di Bawah Prabowo, Kepala Bappenas Ungkap Alasannya

Selasa, 12 November 2024 | 20:50 WIB
Gedung Bappenas (Foto: Dok. Kementerian PPN/Bappenas)

 

KALTENGLIMA.COM - Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas mengatakan kementerian yang dipimpinnya kini berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penguatan peran kementerian di pemerintahan baru.

"Hal ini adalah penguatan dari peran Bappenas yang saat ini di bawah Presiden langsung," kata Rachmat dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Kondisi ini menjadikan Kementerian PNN/Bappenas sebagai menjadi satu dari empat kementerian yang berada langsung di bawah presiden.

Baca Juga: Menang Praperadilan, Status Tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Dinyatakan Gugur

"Saat ini Bappenas bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Sekretariat Negara langsung di bawah Presiden dan kami tidak di bawah Kementerian Koordinator," ucapnya.

"Sementara itu kami harus mengampu semua Kementerian Koordinator, kami harus melayani perencanaan semua Kementerian dan Lembaga," tambahnya.

Rachmat juga mengatakan saat ini Kementerian PPN/Bappenas harus mensinkronisasi rencana kebijakan dan pembangunan di tiap kemenko maupun kementerian teknis. Sehingga rencana pembangunan atau kerja di tiap kementerian selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang pemerintah.

Baca Juga: Mainkan Game Bajakan, Nintendo Gugat Stramer Game

"Saat ini kita mendapat beban untuk ikut merencanakan tujuh Kementerian Koordinator, dan Kementerian Koordinator mempunyai anggota Kementerian-Kementerian, dan Kementerian-nya sudah tidak seperti dulu," ucap Rachmat.

"Kementerian Koperasi dan UKM sekarang sudah dibagi dua dan itu harus kami layani, Kementerian Kehutanan juga sudah dibagi dua antara Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata juga demikian," sambungnya.

Sebab wewenang yang semakin luas ini juga lah ia menyebut banyak pejabat di Kementerian harus bekerja ekstra alias lembur. Terlebih mengingat saat ini jumlah K/L dalam kabinet Prabowo mengalami cukup banyak penambahan.

Baca Juga: Pilkada Semakin Dekat, Legislator PDIP Ajak Tetap Jaga Persatuan

"Saya dan teman-teman berembuk, kalau kami harus merencanakan semua perencanaan kementerian/lembaga, mereka tidak bisa tidur, ini beberapa kali saya telepon sekretaris kementerian kami jam 2 pagi baru selesai untuk perencanaan ke depan," ucapnya.

Halaman:

Tags

Terkini

Bupati Bekasi Jadi Tersangka KPK Punya Harta Rp 79,1 M

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:10 WIB

KLH Angkut 116 Ton Sampah di Pasar Cimanggis Tangsel

Jumat, 19 Desember 2025 | 17:50 WIB