KALTENGLIMA.COM - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut terkena pemotongan anggaran Rp 471,49 miliar dari pagu Rp 2,47 triliun pada 2025. Hal tersebut merupakan akibat dari kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Total anggaran kami yang ditetapkan Komisi XI awalnya Rp 2,47 triliun. Kita mendapat pemotongan efisiensi sebesar Rp 471,49 miliar," ungkap Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Efisiensi anggaran BPKP didapat dari pemotongan anggaran teknis pengawasan dari Rp 453,87 miliar menjadi Rp 225,95 miliar, anggaran pengembangan pengawasan dari Rp 64,09 miliar menjadi Rp 31,91 miliar, anggaran manajemen pengawasan dari Rp 84,85 miliar menjadi Rp 49,80 miliar, anggaran operasional dari Rp 1,57 triliun menjadi Rp 1,46 triliun, dan juga anggaran sarana dan prasarana dari Rp 111,18 miliar menjadi Rp 10,03 miliar.
Baca Juga: Kunjungan Kerja Danrem 102/Panju Panjung ke Kodim 1013/Muara Teweh Disambut Pj Bupati Muhlis
Ateh akui bahwa adanya pemotongan anggaran ini tentunya akan berdampak terhadap banyaknya objek atau sampel yang diaudit. Kemudian, dengan anggaran yang terbatas, BPKP hanya akan berfokus pada pemeriksaan yang dianggap menjadi prioritas.
"Tentu ada keterbatasan karena banyak sekali datang ke kami permintaan-permintaan, permohonan-permohonan untuk kami melakukan pengawasan, evaluasi segala macam. Itu kita akan batasi kepada hal-hal yang strategis yang sesuai dengan program-program utama bapak presiden," kata Ateh.
Meskipun demikoan, Ateh mengusahakan efisiensi anggaran ini tidak sampai mengurangi kualitas pelayanan dan tetap menjalankan target sesuai program strategis era Presiden Prabowo.
Baca Juga: Ombudsman Turut Kena Pangkas Anggaran, Dana Tuntaskan Laporan Warga Tak Cukup
"Intinya kualitas insya Allah tidak akan turun, tapi yang berubah adalah kuantitas objeknya. Kita fokuskan kepada program-program penting. Semua program strategis presiden kami jamin kami kawal," Ateh menegaskan.
Kesimpulan dari rapat dihasilkan bahwa Komisi XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja BPKP dalam tahun anggaran 2025 yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 471.491.811.000. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan tata kerja sumber daya (tenaga, biaya dan waktu) sehingga menghindari pengeluaran yang dianggap tidak terlalu pentinh serta tetap mengoptimalkan hasil kerja.