KALTENGLIMA.COM - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menilai bahwa gagasan Presiden Prabowo Subianto tentang pembangunan penjara di pulau terpencil sebagai upaya memberi efek jera bagi koruptor dapat menjadi solusi dalam memperbaiki kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang saat ini mengalami berbagai permasalahan.
Menurutnya, usulan tersebut bukan hanya sebatas hukuman bagi koruptor, tetapi juga bagian dari upaya pembenahan sistem pemasyarakatan yang lebih baik.
Willy menjelaskan bahwa saat ini terdapat 525 lapas dan rutan di 33 kantor wilayah pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas lebih dari 100 persen.
Baca Juga: Prabowo Sebut Tunjangan Guru Ditransfer Langsung Tanpa Lewat Pemda, Puan Sambut Baik
Oleh karena itu, menurutnya, gagasan Presiden sebaiknya dipertimbangkan secara menyeluruh sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Ia juga mengusulkan bahwa dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia, beberapa di antaranya bisa dimanfaatkan sebagai lokasi baru untuk pembangunan lapas guna mengurangi tekanan di fasilitas yang sudah ada.
Sebagai anggota DPR yang fokus pada bidang hak asasi manusia, keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme, Willy melihat ide ini sebagai langkah menuju sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, baik untuk koruptor maupun narapidana lainnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan lapas baru bisa dilakukan di pulau-pulau kecil, seperti di Aceh yang memiliki 363 pulau atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
Sementara itu, untuk menangani narapidana di Pulau Jawa, lokasi alternatif seperti Lampung atau Nusa Tenggara Barat dapat dipertimbangkan.