KALTENGLIMA.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh Adhel Setiawan, seorang orang tua siswa dari Bekasi, atas kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.
Kebijakan ini dianggap melanggar hak anak serta dinilai tidak memiliki dasar hukum dan pendekatan psikologis yang tepat.
Adhel menolak keras pelibatan militer dalam menangani perilaku anak, terutama tanpa kajian dan transparansi materi pembinaan yang diterapkan.
Baca Juga: SYL Mulai Jalani Masa Hukuman 12 Tahun di Sukamiskin Imbas Kasus Korupsi
Adhel menyampaikan bahwa Indonesia sudah memiliki sistem hukum untuk menangani kenakalan remaja, termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Ia menilai pendekatan militer tidak relevan dan justru bisa menimbulkan kekhawatiran baru, terutama dalam hal dampak psikologis terhadap anak.
Menurutnya, pendidikan dan hukum seharusnya menjadi jalur utama dalam menangani pelanggaran perilaku oleh anak-anak.
Baca Juga: Menkes Usul Dokter Umum Diizinkan Lakukan Operasi Caesar
Ia juga mengkritisi ketidakefektifan pembinaan ala militer dalam menjamin perubahan perilaku.
Adhel mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pendidikan keluarga melalui program parenting dan pendekatan yang lebih humanis di sekolah.
Ia menegaskan bahwa sebagian orang tua yang menyetujui kebijakan ini mungkin melakukannya karena merasa putus asa, bukan karena pendekatan tersebut benar-benar solusi terbaik.