KALTENGLIMA.COM - Ombudsman mencatat adanya penurunan omzet pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) hingga 20–50 persen akibat polemik beras oplosan.
Dalam inspeksi mendadak pada Senin, anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa pedagang yang biasanya menjual 15–20 ton beras per hari kini hanya mampu menjual 6–10 ton.
Penurunan ini terjadi sejak isu beras oplosan mencuat, sehingga Ombudsman berencana berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencari solusi agar perdagangan beras kembali normal, sekaligus memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan.
Baca Juga: KPK Larang Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas ke Luar Negeri
Data pengelola PIBC menunjukkan, pada periode 1–10 Agustus 2025, jumlah beras yang masuk turun 22,97 persen dan yang keluar turun 20,84 persen dibandingkan periode yang sama pada Juli 2025.
Dari sisi harga, terjadi kenaikan rata-rata sebesar Rp200 dalam dua minggu terakhir, dengan harga termurah mencapai Rp13.150 dan tertinggi Rp14.760 per kilogram.
Penurunan volume penjualan juga berdampak pada pekerja bongkar muat, di mana 80 persen dari total sekitar 1.200 anggota Koperasi Jasa Pekerja Bongkar Muat tidak bekerja akibat sepinya permintaan.
Baca Juga: Waduh! Harga Emas Antam Hari Ini Ambruk
Selain sidak di pasar, Ombudsman juga meninjau Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya. Ditemukan bahwa stok beras untuk program Pangan Subsidi telah habis, terakhir disalurkan pada 9 Agustus 2025.
Yeka menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa mengganggu penyaluran program pangan subsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Ombudsman bersama Tim Quality Control PT Food Station juga menguji lima sampel beras, dan hasilnya menunjukkan bahwa kadar air, butir patah, menir, dan derajat sosoh telah sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras.