KALTENGLIMA.COM - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengkritik langkah partai-partai yang menonaktifkan anggota DPR buntut kritik publik, alih-alih memberhentikannya. Said menegaskan pihaknya akan mengadukan para anggota Dewan itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
"Pengertian nonaktif itu kan nggak ada di undang-undang, MKD. Partai Buruh sama KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD hari Rabu. Jadi nanti biar MKD yang memutuskan apa sanksi yang diberikan kepada anggota DPR," kata Said di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Said mendorong agar para anggota Dewan nonaktif untuk segera dicopot. Menurutnya, para anggota DPR itu sudah menimbulkan huru-hara di publik.
"Ya berhentiin aja lah kita kan menimbulkan huru-hara ya," ujarnya.
Seperti yang diketahui, sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai politik buntut pernyataan yang dinilai kontroversial hingga melukai hati rakyat. Kelima anggota DPR tersebut, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya), dan Adies Kadir.
Baca Juga: Klasemen Sementara MPL Indonesia Season 16 Week 2: ONIC Masih Memimpin
NasDem memulai langkah penonaktifan kadernya sebagai anggota Dewan, yakni Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan anggota Komisi IX DPR Nafa Urbach. Hal yang sama dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang menonaktifkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga Sekjen PAN Eko Patrio dan anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama (Uya Kuya).
Menyusul dua partai lain, Golkar juga mengambil sikap terhadap Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Posisinya sebagai anggota Dewan dinonaktifkan akibat pernyataan soal tunjangan DPR RI yang belakangan ini viral.