KALTENGLIMA.COM - Ribuan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin 1 September.
Aksi dimulai pukul 14.00 WITA, dengan massa berkumpul di Graha KNPI lalu melakukan long march sejauh lebih dari satu kilometer menuju gedung dewan.
Koordinator lapangan, Muhammad Imanullah Aziz, menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud kekecewaan terhadap DPR RI yang dilakukan berdasarkan nurani, bukan sekadar formalitas.
Baca Juga: Demo di DPRD Sulut Dibubarkan dengan Gas Air Mata, Polisi Tangkap Provokator
Setibanya di lokasi, massa dihadang aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP.
Situasi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa berusaha masuk ke halaman gedung sehingga terjadi aksi dorong dengan petugas.
Imanullah menegaskan bahwa tujuan aksi adalah untuk bertemu pimpinan dewan dan menyampaikan aspirasi, bukan menciptakan kerusuhan.
Baca Juga: Soal Rumah yang Dikira Milik Nafa Urbach Setelah Dijarah
Dalam orasinya, mereka mengajukan tiga tuntutan utama. Pertama, menolak tunjangan perumahan DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat.
Kedua, mendesak DPR RI segera melahirkan produk hukum yang berpihak pada rakyat, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta kebijakan yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan publik.
Ketiga, menuntut reformasi internal Polri agar bekerja lebih profesional, transparan, dan tidak represif dalam menghadapi gerakan masyarakat.
Baca Juga: Mendagri Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri dan Adakan Pesta Hiburan
Imanullah menekankan bahwa DPR RI seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan elite, terutama ketika kondisi masyarakat sedang sulit agar kesenjangan tidak semakin melebar.