KALTENGLIMA.COM - Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bersama BNPB membentuk posko nasional untuk mempercepat penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
Dirjen Bina Adwil Safrizal Zakaria Ali menyampaikan bahwa posko tersebut akan difungsikan sebagai pusat logistik udara guna mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak.
Safrizal menjelaskan bahwa koordinasi darurat terus dilakukan agar penanganan bencana berjalan optimal. Tim Kemendagri telah berada di lokasi dan bekerja bersama Bupati Tapanuli Utara serta aparat keamanan.
Baca Juga: Pemprov DKI Siapkan Perbaikan Tanggul Pantai Mutiara dengan Konstruksi Lebih Kokoh
Sementara itu, tim lapangan telah menuju lokasi longsor pertama sejak Rabu malam, dan BNPB pada Kamis pagi mengerahkan pesawat caravan untuk meninjau wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah sekaligus mengirim bantuan.
Ia juga menyampaikan bahwa helikopter logistik baru dapat mendarat pada Kamis sore, sehingga distribusi bantuan udara baru bisa dimulai keesokan harinya.
Tim PU dan BPBD terus berupaya membuka akses jalan meski dihadapkan pada risiko longsor susulan akibat intensitas hujan yang masih tinggi.
Baca Juga: Daniel Johan Dorong Revisi UU Pangan untuk Atasi Kerentanan Pangan
Upaya ini dilakukan demi memastikan seluruh daerah terdampak mendapatkan dukungan logistik yang memadai.
Bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Senin, 24 November 2025, mengakibatkan delapan korban jiwa dan merusak puluhan rumah.
Proses evakuasi telah dilakukan sejak hari berikutnya oleh tim gabungan TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP.
Baca Juga: Kubu Roy Suryo Laporkan Dua Relawan Jokowi ke Polda Metro Jaya
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian telah mengeluarkan Surat Edaran tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, yang kemudian ditindaklanjuti melalui konsolidasi BPBD, Satpol PP, serta Damkar dalam rapat koordinasi nasional yang berlangsung secara virtual pada 21 November 2025.