KALTENGLIMA.COM - Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah membangun sekitar 2.000 unit rumah atau hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Ia meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan hunian tersebut.
Menurut Indrajaya, kepala daerah di wilayah terdampak sangat membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah pusat, khususnya ATR/BPN, terkait ketersediaan lahan dan kepastian status hukumnya.
Baca Juga: Polsek Kelapa Gading Perketat Pengamanan Gereja Jelang Natal 2025
Ia menilai kementerian tersebut memiliki otoritas dan data paling lengkap mengenai peruntukan serta legalitas lahan di daerah rawan bencana.
Legislator dari daerah pemilihan Papua Selatan itu menambahkan, persoalan lahan kerap menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan hunian tetap pascabencana.
Ketidakjelasan status lahan berpotensi menghambat proses pembangunan dan membuat penanganan korban bencana berjalan lambat.
Baca Juga: Mentan Beli Cabai Petani Aceh 40 Ton Pascabencana untuk Jaga Distribusi
Selain itu, Indrajaya mendorong ATR/BPN untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurutnya, sinergi antarkementerian sangat diperlukan agar penyiapan lahan dan pembangunan rumah dapat dilakukan secara selaras dan efisien.
Ia berharap pemerintah dapat bertindak cepat dan responsif karena para korban bencana sangat membutuhkan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak.
Baca Juga: Dua Personel Yanma Polri Dipecat Terkait Kasus Pengeroyokan di Kalibata
Indrajaya menegaskan bahwa percepatan penyiapan lahan akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.