KALTENGLIMA.com, Muara Teweh- Ketua Sementara DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini mengatakan,dirinya merasa terusik dengan satu point pernyataan sikap fraksi Aspirasi Rakyat
Menurutnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat DPRD Barito Utara tetap memastikan setiap kebijakan yang diambil terus berorientasi pada keadilan sosial, transfaransi dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Tanggapi Sikap Fraksi Aspirasi Rakyat, Mery Rukaini : Aspirasi Masyarakat Tersandera
"Apakah kami yang melaksanakan paripurna dan saya yang minta kesepakatan pada pembahasan itu tidak berkeadilan? tidak transfaran dan tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Saya tidak terima seperti itu," kata Hj Mery saat jumpa pers, Rabu 9 Oktober 2024, siang.
Selaku pimpinan sementara, ungkap Merry mengadakan rapat-rapat sesuai tupoksi. Tidak ada berlebih-lebihan. Dan ini demi kemasalahatan masyarakat Barito Utara.
Baca Juga: Polisi Tangkap Helen Bos Narkoba Jambi Usai Anak Buah Diamankan di Jaksel!
Baca Juga: Modus Dokumen Palsu, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan Puluhan Ton Rotan Ilegal
"Kalau tidak dibijaksanai seperti itu mungkin kepentingan rakyat itu banyak yang tersandera di dalam APBD perubahan kita," ungkapnya.
Terutama yang rencana didalamnya ada tes CPNS, BPJS, listrik dan PDAM. Begitu juga dengan rumah sakit banyak tuntutan di situ.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Fraksi Aspirasi Rakyat, Hasrat Sag balik menanggapi, apakah dengan tidak ada APBD Perubahan lalu tidak bisa melakukan penerimaan CPNS? itu tidak benar.
Baca Juga: Bahrain Vs Indonesia Malam Ini, Berikut Prediksi Susunan Pemainnya
"Tes CPNS itu bisa dilakukan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Barito Utara saja. Misal walau pun dia mendaftar di Barito Utara, tetapi bisa ikut tes di mana saja daerah yang melakukan test.Dan waktunya satu minggu sampai dua minggu. Jadi pelaksanaannya bisa bertahap," kata Hasrat.
Sementara terkait belanja pegawai, dia menjelaskan, apabila memang ada kekurangan dia wajib di bayar.
"Artinya belanja pegawai tidak selalu tergantung pada APBD Perubahan. Dan sebenarnya belanja pegawai harus sudah dianggarkan pada APBD murni," tukasnya.(*)
