Anggota DPRD ini Ancam Lapor Presiden Jokowi, Jika Elpiji Bersubsidi di Muara Teweh tak Bisa Sesuai HET

KALTENGLIMA.COM, Muara Teweh - Belum normalnya harga elpiji bersubsidi 3 kg di Kota Muara Teweh membuat gerah anggota DPRD Barito Utara ini.
Ia pun akan melaporkannya kepada Presiden RI Jokowi.

Menurutnya, elpiji bersubsidi ada uang negara di sana. Dan tidak boleh dipermainkan. Jika ada yang bermain sudah masuk ranah pidana. Misalnya, menaikkan harga tidak sesuai Harga Eceran tertinggi (HET).

“Saya sudah laporkan masalah ini ke DPR RI Komisi VII, tapi belum ada jawaban dari wakil rakyat Dapil Kalteng. Kita tunggu dalam minggu ini, apabila tidak ada respon kita akan laporkan ke Kementerian ESDM di Jakarta. Apabila dipandang perlu atau tidak ada respon juga, kita kirim surat ke Presiden RI Joko Widodo,” kata H Tajeri, anggota DPRD Barito Utara kepada Kaltenglima.com, Senin 20 Februari 2023.

Baca Juga: Lama Tak Terdengar, Dulu Viral Jadi Konten Kreator Mandi Lumpur Kini Sultan Dikejar Hutang Bank

Dia mengatakan, harga elpiji bersubsidi 3 kg di daerah ini tidak pernah sesuai Harga eceran Tertinggi (HET). Dua tahun lalu kata dia, pernah di gelar RDP bahkan pemkab di inta membentuk Satgas penertiban. Kalau ada yang mengatakan DPRD Barito Utara dia itu kelilru.

Kita sebagai wakil rakyat tidak boleh berpangku tangan saja, diam saja, duduk saja, terima gaji saja. Malah kata dia, selalu memonitor dan turun ke lapangan.

“Saya sendiri turun langsung ke lapangan, sampai ke Km 52 dan juga sejumlah desa di Lahie dan Lahei Barat. harga masih mahal di jual di eceran harga sampai Rp45.000 hingga Rp50.000 per tabung,” terangnya.

Baca Juga: SM Entertainment Ungkap Taeyeon Hingga aespa Akan Merilis Album Pada Bulan April

Hari ini tambah dia, ada rasa gembira karena dari laporan tim pemantau ketersediaan elpiji 3 kg di beberapa pangkalan di Kota Muara Teweh tersedia. begitu pun dengan elpiji non subsidi.

“Ini pertanda baik setelah ada pengawasan elpiji tersedia banyak. Hanya saja, harga yang masih mahal khusus untuk elpiji bersubsidi perlu dilakukan pengawasan ketat. Dan siapa saja yang bermain harus di tindak.

Dikatakannya, pihaknya akan memonitor sampai Bulan Maret. Jika harga masih di jula di atas HET, maka akan dijadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Melibatkan semua pihak termasuk penegak hukum.

Baca Juga: Instagram dan Facebook Bakal Bikin Centang Verifikasi Biru Berbayar, Seharga Rp. 182 Ribu Per Bulan

“Karena masalah ini masalah pidana murni, LPG disubsidi Pemerintah, kewajiban Pemerintah untuk menertibkannya. Kita sebagai wakil rakyat merasa heran masalah ini tidak berkepanjangan,” terangnya.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan menegaskan, ia akan membicarakan saat rapat pimpinan dan Anggota di Tanggal 28 Februari 2023.