KALTENGLIMA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pencadangan atau backup data di pemerintahan daerah sebagai langkah preventif terhadap risiko peretasan.
Dalam rapat dengan 36 Gubernur di Istana Garuda, Jokowi menginstruksikan agar pemerintah provinsi mengarahkan pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan backup data secara berlapis.
Jokowi mengingatkan bahwa dengan backup data yang memadai, jika terjadi peretasan pada satu sistem, masih ada salinan data lainnya yang bisa digunakan, sehingga kerugian akibat peretasan dapat diminimalisir.
Baca Juga: Ini Alasan Google Perintahkan Matikan Jaringan 2G di HP Android
Hal ini menjadi sangat penting mengingat maraknya kasus peretasan terhadap lembaga pemerintahan akhir-akhir ini.
Salah satu insiden yang menonjol adalah peretasan Pusat Data Nasional 2 (PDNS2) di Surabaya, di mana peretas bahkan meminta tebusan agar data yang dikunci bisa dikembalikan.
Instruksi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan keamanan siber di semua level pemerintahan, memastikan bahwa layanan publik tetap dapat berjalan tanpa gangguan signifikan jika terjadi serangan siber.
Artikel Terkait
Penjualan Mobil RI Anjlok, LCGC Ikut Kena Dampaknya?
Ini Resiko Jika PPN Naik jadi 12% pada 2025
DJP Bakal Intip Rekening Nasabah, Ini Respon Pengusaha!