KALTENGLIMA.COM - Hari ini, 6 Januari 2025 program makan bergizi gratis atau MBG telah resmi dimulai. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi ungkapkan ada sekitar 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang siap beroperasi sejak Senin (6/1/2025). Dapur-dapur ini sedikitnya tersebar di 26 provinsi yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat juga Papua Selatan.
Adapun pelaksanaan dapur program MBG ini akan diawasi langsung oleh kepala yang ditunjuk dari pihak Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG dinggap telah bekerja sama dengan ahli gizi untuk mengawasi setiap kualitas gizi dan keamanan distribusi makanan.
"Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah," Hasan Nasbi menjelaskan dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).
Baca Juga: Lirik Lagu Round and Round dan Terjemahannya, OST Drama Korea Squid Game 2 yang Viral di Tiktok
Makan bergizi gratis ditujukan tidak hanya untuk balita, namun juga anak sekolah, santri, ibu hamil serta ibu menyusui.
"Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal," terangnya.
Meski pada tahap awal, baru 190 dapur MBG yang siap beroperasi pada Senin (6/1), jumlah ini disebut akan terus bertambah hingga mencapai 937 dapur berdasarkan target akhir Januari 2025.
Baca Juga: Film Squid Game 2 Pecahkan Rekor, Benarkah Netflix Kantongi Keuntungan hingga Rp16 Triliun?
Perkiraan pemerintah, sasaran penerima hingga akhir 2025 berjumlah 15 juta. "Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," ucapnya, terkait program yang menghabiskan anggaran Rp71 triliun dari APBN 2025.