KALTENGLIMA.com, Muara Teweh- Langkah urgen dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara dengan mengusulkan Bumdes milik desa dijadikan pangkalan elpiji
Pasalnya hingga saat ini warga di pedesaan masih belum mendapatkan harga elpiji bersubsidi dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Baca Juga: Pemkab dan DPRD Paripurna Susunan Perangkat Daerah serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
"Di beberapa desa memang sudah ada pangkalan elpiji bersubsidi tapi belum keseluruhan. Makanya urgen kita akan usulkan ke pertamina, agar Bumdes di desa yang belum ada pangkalan untuk di daftarkan," kata Pj Bupati Barito Utara, Muhlis kepada media, Selasa 24 Oktober 2023.
Dikatakan Muhlis, di daftarkannya Bumdes agar menjadi pangkalan resmi di desa, sehingga warga pedesaan bisa mendapatkan harga elpiji bersubsidi sesuai HET ditentukan pemerintah. Selain itu, adanya pangkalan yang dekat dan terjangkau, memudahkan warga pedesaan untuk terdaftar dalam data base di sistem website Subsidi tepat LPG.
Baca Juga: Lee Sun Kyun Naik Status Jadi Tersangka dalam Kasus Narkoba
"Kita juga tengah mengusulkan Perusahaan Daerah Batara Membangun untuk ditingkatkan statusnya menjadi agen. Sekarang kan masih pangkalan, harapan kita kalau statusnya sudah jadi agen memudahkan lagi utnuk kita mendirikan pangkalan-pangkalan elpiji di desa dan kecamatan," kata Pj Bupati di konfirmasi usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD.
Baca Juga: Pemkab Barito Utara Pertemuan dengan Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng
Sebagai informasi hingga saat ini pangkalan resmi elpiji yang semula berjumlah 153, setelah dievaluasi Pertamina terkait banyaknya dugaan pangkalan fiktif baru 70 pangkalan terdaftar resmi. Kebanyakan masih menumpuk di dalam Kota Muara Teweh. Sementara untuk di desa dan kecamatn masih relatif sedikit.
Dampaknya, warga masih kesulitan mendapatkan harga elpiji bersubsidi sesuai HET. Begitupun untuk terdaftar di data base di sistem website Subsidi tepat LPG, bakal sekuslitan. Sebab, warga pedesaan karena tak ad pangkalan membeli elpiji ditingkat eceran yang harga jauh diatas HET.(*)
