Golkar Balas Aksi Hasto yang Blacklist Bobby Nasution

KALTENGLIMA.COM - Diketahui, Partai Golkar telah memberikan surat tugas kepada Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution untuk maju Pilgub Sumut 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan partainya telah menutup pintu untuk mencalonkan Bobby sebagai kepala daerah.

Hasto menjelaskan sejauh ini sudah ada daftar nama-nama kader partai yang disiapkan untuk maju ke Pilkada 2024. Tetapi, ia menekankan ada pengecualian terhadap nama Bobby Nasution agar tidak dicalonkan.

"Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah. Sumatra Utara kemarin sudah melaporkan, semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby, itu usulan dari bawah," kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

Baca Juga: Jadwal MotoGP Amerika 2024: Balapan Utama Senin Dini Hari Waktu Indonesia Barat

Hasto mengatakan termasuk kunjungan yang dilakukan Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, ke rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melaporkan nama-nama kader yang akan dicalonkan. Ia menyebut pendaftaran pilkada di internal partai sudah dibuka.

"Dari Solo tadi Pak Rudy juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran jadi sudah dibuka," terang Hasto.

Pengecualian nama Bobby Nasution mendapatkan respons dari Partai Golkar. Dave Laksono, Ketua DPP Partai Golkar menegaskan jika Bobby sudah mendapat surat tugas maju Pilgub Sumut.

Baca Juga: Iran Serang Israel, Ratusan Rudal Balistik Diluncurkan

"Bang Bobby sudah mendapatkan surat tugas untuk maju Gubernur Sumut dari Golkar," kata Dave kepada wartawan, Sabtu (13/4/2024).

Dave menyebutkan Partai Golkar tetap akan menunggu survei-survei pilkada selanjutnya. Kemudian, kata dia, baru akan ada keputusan untuk Bobby terkait pencalonan di Pilgub Sumut.

"Nanti kita tentukan setelah survei pilkada selesai," ujar dia.

Baca Juga: Jadwal Babak Final BAC 204: Jonatan Christie Main Keempat

Anggota Komisi I DPR ini juga tak ingin ambil pusing dengan pernyataan Hasto. Menurutnya, pandangan Hasto tak ada korelasinya dengan Golkar.

"Itu pandangan beliau, tidak ada korelasi dengan kebijakan Partai Golkar," tuturnya.