Buat Rakyat Murka, Menteri Basuki Sesalkan Tapera Terburu-buru

KALTENGLIMA.COM - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menanggapi respons negatif rakyat terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Basuki yang juga menjabat sebagai Ketua Komite BP Tapera mengaku menyesal sebab program tersebut membuat marah masyarakat.

"Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul," katanya usai Rapat Kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Menurut Basuki, kini pemerintah telah memiliki program untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana yang digelontorkan mencapai Rp 105 triliun dari APBN.

Baca Juga: Shin Tae-yong Tidak Ajak Bicara Ernando Ari Usai Blunder Lawan Irak, Ini Penyebabnya

"Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun," sambung dia.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki mengatakan program itu tidak perlu juga diburu-buru. Ia menjelaskan mulanya pemerintah telah menyusun aturan terkait Tapera sejak tahun 2016. Kemudian, ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pengecekan kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran diundur hingga 2027.

"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Buk Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini, sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," jelas Basuki.

Baca Juga: Hasil Indonesia Open 2024: Fikri/Bagas Sukses Melaju ke Perempat Final Usai Hajar Duo Prancis

Oleh sebab itu, ketika DPR hingga MPR mengusulkan Tapera untuk diundur, Basuki mengiyakan. Menurutnya program tersebut juga harus melihat kesiapan masyarakat.

"Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, ketua MPR untuk diundur, menurut saya saya sudah kontak dengan Buk Menteri Keuangan juga kita akan ikut," pungkasnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, sejumlah anggota DPR RI sempat bertanya terkait program Tapera. Salah satunya Anggota Komisi V DPR fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri yang mengatakan Basuki tak tegas dalam menjawab persoalan Tapera.

Baca Juga: Hasil Indonesia Open 2024: Apriyani/Fadia di Kalahkan Pasangan Malaysia, Ganda Putri RI Habis

"Kalau ditanya Tapera jawabannya kok tidak firm (tegas) gitu," sebutnya. Irine juga mengkritik soal pemotongan gaji karyawan untuk Tapera. Menurutnya, subsidi adalah kewajiban negara, bukan warga negara.