Anggaran Program Prabowo Mulai Dihitung-hitung Sri Mulyani

photo author
- Kamis, 20 Juni 2024 | 20:29 WIB
Ilustrasi Sri Mulyani telah mengeluarkan keputusan terkait pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (kemenkeu.go.id)
Ilustrasi Sri Mulyani telah mengeluarkan keputusan terkait pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (kemenkeu.go.id)

 

KALTENGLIMA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2025 disusun dengan hati-hati dan di saat yang sama dapat mengakomodasi program pemerintahan yang baru atau presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengakui pihaknya kini terus berkoordinasi dengan Tim Prabowo.

Dengan begitu, maka terdapat gambaran terkait kebutuhan anggaran dan mekanisme pelaksanaan program itu.

"Mengenai program-program baru sampai hari ini kami akan terus berkoordiansi dengan timnya Pak Prabowo untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan anggaran maupun mekanisme pelaksanaan program-program tersebut. Nanti akan dibahas sendiri dan dijelaskan sendiri dari sisi timnya untuk pemerintahan baru," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Baca Juga: Pemkab Mura Ikuti Rakor Pilkada Serentak 2024 Bersama Kemendagri

Sri Mulyani mengatakan dari sisi APBN persiapan telah dilakukan. Ia juga menyebutkan, pihaknya sudah melakukan perhitungan.

"Dari APBN karena ini dibahas dan dilakukan persiapan sekarang, kita sudah mulai melakukan penghitungan. Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati karena ini adalah instrumen yang sangat-sangat penting bagi pemerintahan siapa saja ke depan juga," ujarnya.

Selain itu ia juga mengatakan, dari sisi keberlanjutan dan komitmen terhadap defisit anggaran terus dijaga di bawah 3%. Dengan begitu, dapat menjadi pondasi stabilitas pemerintahan baru.

Baca Juga: Sikat Hungaria 2-0, Tuan Rumah Jerman Tim Pertama yang Lolos ke Babak 16 Besar

"Dan dari sisi sustainabilitas maupun dari sisi komitmen defisit untuk dijaga di bawah 3% dengan debt to GDP ratio tetap dijaga pada level yang affordable dan prudent. Sehingga bisa menjadi pondasi stabilitas bagi pemerintahan baru. Ini yang akan terus kita komunikasikan," katanya.

"Jadi kita kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah yang akan datang supaya mereka bisa melihat seluruh aspek dari APBN yang dikelola secara transparan, hati-hati untuk menjadi instrumen yang bisa digunakan secara sustainable pemerintahan baru," katanya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Wanda Hanifah Pramono

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Bupati Bekasi Jadi Tersangka KPK Punya Harta Rp 79,1 M

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:10 WIB

KLH Angkut 116 Ton Sampah di Pasar Cimanggis Tangsel

Jumat, 19 Desember 2025 | 17:50 WIB
X