KALTENGLIMA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi kontroversi terkait revisi Undang-Undang Pilkada dan dampaknya terhadap perekonomian.
Menurutnya, perekonomian suatu negara harus didasarkan pada fondasi hukum dan tata kelola yang baik. Hal ini disampaikannya saat menjawab pertanyaan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu negara, seperti Amerika Serikat, tidak terjadi begitu saja, melainkan karena adanya kepastian hukum yang kuat.
Baca Juga: Ini Alasan Fenomena Indomaret dan Alfamart Selalu Berdekatan
Meski Amerika Serikat pernah menghadapi berbagai masalah, termasuk perang saudara dan aksi penembakan massal, penegakan hukum selalu menjadi solusi untuk masalah tersebut. Hal ini, menurutnya, telah mendorong inovasi dan kapitalisme yang tinggi di negara tersebut.
Mengutip buku "How Nations Fail," Sri Mulyani menyoroti bahwa kepastian hukum adalah faktor utama yang membedakan antara negara-negara di Amerika Utara dan Amerika Latin.
Meskipun kedua wilayah ini memiliki sejarah yang serupa, negara-negara di Amerika Utara berhasil membangun ekonomi yang lebih demokratis, sementara negara-negara di Amerika Latin masih cenderung menerapkan ekonomi yang eksploitatif.
Baca Juga: CEO Telegram Ditangkap, Ungkap Fakta Mengerikan
Sri Mulyani menekankan bahwa Indonesia, yang telah mengadopsi sistem demokrasi, harus selalu memprioritaskan prinsip-prinsip tersebut. Ia juga berpesan kepada mahasiswa untuk menjaga integritas dan prinsip hidup yang baik sejak dini, karena hal ini akan menjadi fondasi penting saat mereka memasuki dunia kerja.
Artikel Terkait
PDIP Umumkan Bakal Cakada, Nama Anies Tak Ada Dalam Daftar
Megawati Minta Ahok Tak Banyak Bacot di Publik
Undip Ungkap Tewasnya dr. Aulia Bukan Karena Bunuh Diri