Wamenlu RI Desak Israel Diusir dari PBB

KALTENGLIMA.COM - Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Muhammad Anis Matta, mendesak komunitas internasional agar memperkuat upaya isolasi terhadap Israel serta mendorong pencabutan keanggotaan Israel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pernyataan ini disampaikan Anis dalam pertemuan KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)-Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (11/11), dengan tujuan menekan Israel atas tindakannya terhadap rakyat Palestina.

Dalam kesempatan itu, Anis menyatakan bahwa isolasi internasional merupakan langkah penting untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut oleh Israel. Ia menekankan pentingnya agar Israel tidak bebas dari konsekuensi atas kejahatan perang dan genosida yang dilakukan terhadap bangsa Palestina.

Baca Juga: Truk Trailer Tabrak Kontainer di Tol JORR Cakung, Sopir Mengantuk

Anis juga menyerukan agar negara-negara dunia meningkatkan tekanan diplomatik untuk mengakhiri konflik di Gaza dan Lebanon guna menghindari eskalasi lebih jauh di Timur Tengah.

Anis Matta menjelaskan bahwa isolasi Israel diperlukan demi menegakkan ketertiban internasional dan memastikan rezim Zionis menghadapi konsekuensi atas ketidakpatuhannya terhadap berbagai keputusan PBB, termasuk yang disampaikan oleh Dewan Keamanan dan Mahkamah Internasional (ICJ).

Menurut Anis, tindakan tegas ini diharapkan mampu memaksa Israel menghentikan agresinya terhadap rakyat Palestina, khususnya di Jalur Gaza.

Baca Juga: Penjualan Meningkat Pesat, Owner Labubu Masuk 100 Orang Terkaya di China

Di samping itu, Wamenlu RI meminta negara-negara Arab dan Islam untuk menghentikan upaya normalisasi hubungan dengan Israel.

Ia mendorong agar negara-negara ini mempertimbangkan kembali hubungan diplomatik dengan Israel sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab, yang menawarkan solusi untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Langkah ini diharapkan mampu memberikan tekanan politik dan diplomatik yang signifikan terhadap Israel.

Selain Indonesia, Malaysia juga turut menyuarakan pandangan serupa. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan pada sidang Parlemen Malaysia tanggal 4 November bahwa pemerintahnya tengah menyiapkan draf resolusi yang akan diajukan di Majelis Umum PBB.