Jubir PDIP: Hasto Miliki Bukti Video Skandal Korupsi Negara

KALTENGLIMA.COM - Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memiliki informasi dan bukti berupa video terkait dugaan skandal korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi negara dan elite politik di Indonesia.

Salah satu skandal tersebut dikaitkan dengan upaya kriminalisasi terhadap mantan calon presiden Anies Baswedan, yang sebelumnya diperiksa oleh KPK.

"Iya, itu benar adanya. Saya sudah menonton beberapa video tersebut, lengkap dengan bukti-bukti yang valid, kuat, dan sah," ujar Guntur Romli kepada wartawan pada Sabtu, 28 Desember.

Baca Juga: Polisi Tepis Amankan Seorang Mahasiswa saat Demo Kenaikan PPN 12%

Guntur menjelaskan bahwa alasan partainya baru merencanakan pengungkapan video-video tersebut adalah sebagai respons terhadap dugaan kriminalisasi terhadap Hasto Kristiyanto, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menurutnya, puluhan video itu dipersiapkan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan tersebut.

"Kenapa baru sekarang? Karena ini adalah bentuk perlawanan terhadap kriminalisasi," tegasnya.

Dia menambahkan bahwa jika video-video tersebut dirilis, dampaknya akan sangat besar. Video tersebut diyakini mampu mengubah peta pemberantasan korupsi di Indonesia sekaligus mengguncang opini publik.

Baca Juga: Ini 7 Tanda Ada Sarang Ular di Rumah yang Harus Diwaspadai

"Jika video ini dirilis, dampaknya akan menggemparkan. Nama-nama besar akan disebut, dan bukti yang ada sangat mencengangkan," lanjut Guntur.

Namun, Guntur menyebut keputusan untuk merilis video sepenuhnya berada di tangan Hasto Kristiyanto. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah video tersebut akan segera diungkap.

"Semua tergantung pada Sekjen. Kapan pun beliau memutuskan, video itu bisa dirilis," katanya.

Baca Juga: Viral Oknum Proposal Ormas di Bekasi Diduga Lakukan Pungli Untuk Dana Pesta Tahun Baru

Di sisi lain, Guntur menyampaikan keraguannya terhadap independensi KPK dalam menangani bukti-bukti seperti video tersebut. Dia mencontohkan kasus tersangka CSR Bank Indonesia yang statusnya diralat.

"Bisakah penegak hukum, termasuk KPK, dipercaya jika diberikan dokumen ini? Ada kasus korupsi triliunan dengan bukti lengkap, tetapi tetap tidak jelas penanganannya," tutup Guntur.