Imbas Efisiensi Anggaran, Pegawai KY WFA 1 Hari dalam Sepekan

KALTENGLIMA.COM - Komisi Yudisial (KY) menerapkan metode bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) satu hari kerja dalam sepekan. Metode tersebut diterapkan untuk berhemat menyusul kebijakan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Adapun WFA dimulai hari ini, Jumat (14/2/2025). WFA dilakukan agar dapat menghemat daya listrik.

"Betul, ada WFA. Karena salah satu penghematan dilakukan terhadap daya listrik, maka kami harus berhemat dengan cara WFA satu hari kerja setiap minggunya," kata Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar.

Baca Juga: Soal Gaji Stafsus, Istana Buka Suara

WFA menjadi upaya lembaga pengawas hakim itu untuk berhemat. Karena, berdasarkan hasil rekonstruksi ulang efisiensi anggaran, KY mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 74.700.000.000 (Rp 74,7 miliar).

"(WFA) dimulai hari Jumat ini. Sampai kapan? Akan kami evaluasi setiap bulannya," ujar Arie.

Sebelumnya, Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah menjelaskan jika KY mengalokasikan efisiensi anggaran sebesar Rp 74,7 miliar. Efisiensi tersebut merupakan hasil rekonstruksi ulang dari alokasi sebelumnya Rp 100 miliar.

Baca Juga: Viral! Warung Bakso Terkenal di Jakarta Larang Pelanggan Gunakan Tisu untuk Lap Meja

Adapun, pagu anggaran KY tahun 2025 sejatinya adalah Rp 184.526.343.000. Dengan adanya efisiensi dimaksud, pagu efektif KY tahun ini menjadi Rp 109.826.343.000.

"Rincian efisiensi, antara lain, listrik, air di pusat dan daerah, sewa kantor penghubung KY di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, belanja jamuan, dan honor-honor," kata Siti saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2).

Menurut Siti, pemangkasan berdampak terhadap aspek pelayanan publik dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Oleh karena itu, KY meminta agar pagu dinaikkan menjadi Rp172.933.843.330.

Baca Juga: Arab Saudi Keluarkan Aturan Baru: Prioritaskan Haji 2025 Bagi yang Belum Pernah Haji

Walau demikian, KY tetap memprioritaskan beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk di antaranya seleksi calon hakim agung dengan alokasi dana Rp 3.527.500.000.