Luhut Pandjaitan Minta Prabowo Pecat Pejabat yang Halangi Efisiensi Anggaran

photo author
- Selasa, 18 Februari 2025 | 18:09 WIB
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ditemui usai acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025) (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ditemui usai acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025) (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

 

KALTENGLIMA.COM - Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengatakan dirinya tak segan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memecat pejabat yang mengeluhkan efisiensi anggaran.

Luhut menyebut efisiensi anggaran dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas belanja dan meningkatkan perekonomian negara, khusunya di daerah.

"Dan kalau ada komplain lagi, jangan ragu, datang saja ke kami. Kalau saya tidak bisa tangani, saya akan laporkan ke Presiden. Saya bilang ke Presiden, 'Pak, kalau ini tidak bisa urus, pecat saja, Pak'," kata Luhut dalam Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Baca Juga: Pemkab Murung Raya Siap Menjalankan Program MBG, Begini Kata Hermon

Walau begitu, Luhut mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam mengalokasikan efisiensi anggaran yang nilainya sebesar Rp 300 triliun itu.

"Langkah efisiensi anggaran dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja dan meningkatkan multiplier effect terhadap ekonomi daerah. Ini saya kira sangat penting, efisiensi anggaran, tetapi kita harus hati-hati lagi bagaimana mengalokasikan Rp 300 triliun ini," jelasnya.

Luhut menyebut melalui efisiensi, peran sektor swasta akan digenjot untuk pertumbuhan ekonomi negara. Ia pun mencontohkan Prancis yang melibatkan sektor swasta untuk ekonomi hingga 85%.

Baca Juga: Enam Prioritas Pembangunan Daerah Murung Raya Tahun 2026

"Prancis, perusahaan besar, perusahaan menengah, 85% ekonomi pada dasarnya digerakkan oleh perusahaan swasta. Jadi hanya 50% oleh anggaran nasional," terangnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Wanda Hanifah Pramono

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Bupati Bekasi Jadi Tersangka KPK Punya Harta Rp 79,1 M

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:10 WIB

KLH Angkut 116 Ton Sampah di Pasar Cimanggis Tangsel

Jumat, 19 Desember 2025 | 17:50 WIB
X