Sertifikat Pagar Laut milik Aguan Dibatalkan, Menteri ATR Beri Klarifikasi

KALTENGLIMA.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membantah kabar bahwa pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan Pagar Laut milik Aguan dibatalkan.

"Berita yang menyebut saya batal mencabut SHGB milik Pak Aguan di pinggir Pantai Tangerang itu tidak benar," ujar Nusron di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan bahwa semua sertifikat yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan, tanpa memandang siapa pemiliknya.

Baca Juga: Cegah Banjir dan Rob, Pemprov DKI Siap Keruk 13 Sungai dan Bendungan

Sejak polemik Pagar Laut mencuat, Nusron secara konsisten menyampaikan bahwa terdapat 280 sertifikat tanah di kawasan tersebut, terdiri dari 263 SHGB dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM). Dari jumlah itu, 58 sertifikat berada di dalam garis pantai, sementara 222 lainnya di luar garis pantai.

"Kebijakannya jelas, semua yang ada di luar garis pantai akan dibatalkan. Hingga kini, sudah 209 sertifikat yang dicabut," kata Nusron.

Saat ini, masih ada 13 sertifikat SHGB yang dalam proses penelaahan karena sebagian lahannya masuk dalam garis pantai, sementara sisanya berada di luar garis pantai.

Baca Juga: Sampah Harian Jakarta Melonjak, Rano Ingin Perluasan Proyek RDF

Nusron menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah Pagar Laut sesuai kebijakan yang berlaku. "Jika SHGB memang berada di dalam garis pantai dan pemiliknya sah, maka tidak akan dibatalkan. Namun, jika tidak sesuai aturan, maka semuanya akan dicabut," tegasnya.