KALTENGLIMA.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan distribusi MinyaKita, termasuk pengurangan takaran dan pemalsuan produk.
Ia menekankan pentingnya hukuman berat agar memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan.
Menurutnya, kecurangan ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang memberi peluang bagi oknum tertentu untuk mencari keuntungan.
Baca Juga: Kemenag Pastikan TPG Madrasah Cair Sebelum Hari Raya
Oleh karena itu, ia menilai pemerintah perlu segera mengevaluasi sistem pengawasan yang ada agar celah semacam ini bisa ditutup.
"Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan," ujarnya.
Puan juga mengingatkan bahwa MinyaKita adalah program pemerintah yang bertujuan menyediakan minyak goreng murah bagi masyarakat.
Baca Juga: Diduga Cabuli Anak, Seorang ASN di Bukittinggi Sumbar Resmi Ditahan
Jika dimanipulasi, dampaknya tidak hanya merugikan dari segi kualitas dan harga, tetapi juga bisa berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Sebagai langkah pencegahan, ia meminta Komisi IX DPR RI bekerja sama dengan BPOM untuk melakukan pengawasan rutin terhadap MinyaKita dan merek minyak goreng lainnya.
Selain itu, ia juga mendorong Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan untuk membuat sistem pemantauan yang lebih transparan agar distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan ketat.
Baca Juga: Kecelakaan Beruntun di Austin, Texas: 17 Kendaraan Terlibat, 5 Orang Meninggal
"Sistem pengawasan harus diperkuat untuk mengantisipasi praktik-praktik penipuan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen,” pungkasnya.
Artikel Terkait
QRIS Tap Kini Dapat Digunakan untuk Naik MRT
Dasco Buka Suara Terkait Menkeu Bakal Mundur Usai Temui Presiden
Kasus Pagar Laut Tangerang: Kejagung Terima Berkas Empat Tersangka