JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PKB, Hj Ratna Juwitasari, mengakui bahwa keresahan akibat penurunan Transfer Keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah dirasakan secara nasional. Penurunan ini dinilai paradoks di tengah kenaikan nilai APBN yang mencapai Rp 3.800 Triliun.
Menanggapi keluhan dari Fraksi PKB DPRD Barito Utara, Ratna menyebut bahwa seluruh daerah di Indonesia, dari tingkat provinsi hingga desa, merasakan dampak yang sama. "Bahkan Dana Desa pun juga ikut turun," ujarnya saat menemui anggota Fraksi PKB DPRD Barito Utara di Gedung DPR RI, beberapa waktu lalu.
Ratna yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengungkapkan proses alokasi yang alot. Awalnya, Transfer Keuangan Daerah hanya dianggarkan Rp 650 triliun dari rencana Rp 900 triliun. Setelah melalui berbagai ikhtiar, angka akhir ditetapkan menjadi Rp 697 triliun untuk tahun 2026, jauh dari harapan daerah.
"Hanya Fraksi PKB yang berteriak terkait penurunan transfer daerah ini, karena menurutnya Indonesia itu perlu dikawal dari tingkat daerah," tegas Ratna.
Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk bersama-sama menyuarakan keresahan ini. Ratna juga meminta Pemerintah Kabupaten untuk aktif berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait.
Di tengah situasi kritis ini, Ratna menantang para kepala daerah untuk berinovasi. "Inilah masa di mana kepala daerah ditantang memunculkan inovasi-inovasi, sejauh mana mereka bisa berbuat maksimal meskipun dengan anggaran sangat terbatas," katanya.
Sebagai bentuk dukungan, Fraksi PKB yang merupakan partai koalisi berjanji akan memberikan dukungan terbaik untuk program strategis daerah, meski fungsi pengawasan sebagai legislatif akan tetap dijalankan. Harapannya, solusi strategis seperti APBN Perubahan dapat diusulkan pada triwulan awal atau kedua tahun 2026 untuk meninjau ulang alokasi ini.
