KALTENGLIMA.COM - Pihak KPU akhirnya buka suara terkait kehadiran Mayor Teddy yang merupakan TNI aktif berada di barisan tim sukses (timses) Prabowo Subianto, saat debat perdana capres yang dilaksankan pada Selasa (12/12/2023) lalu.
“Anggota TNI yang mendapatkan tugas pengamanan menteri yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat mendampingi menteri tersebut,” kata Komisioner KPU Idham Holik, Selasa (19/12/2023).
Idham Holik menjelaskan aturan itu tertuang di dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.
Baca Juga: Berat Sekali! Syarat Pemain bisa Masuk Skuad Timnas Piala Asia 2023
Dalam Pasal tersebut menyatakan kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa ketentuan.
Di sini ketentuan yang dimaksud salah satunya adalah tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, terkecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Norma tersebut mengecualikan fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang berkampanye,” jelas Idham Holik.
Baca Juga: Covid-19 Semakin Meningkat Jelang Nataru, Masuk Mall Perlu Scan SatuSehat Lagi?
Erwin Aksa, selaku Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) mengatakan, kehadiran Mayor Teddy dibarisan timses Prabowo saat debat perdana capres tempo hari yakni menjalankan tugasnya sebagai ajudan Prabowo Subianto. Ia dilarang terlibat dalam pengaturan kegiatan kepemiluan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini sedang melakukan pembahasan internal terkait kehadiran Mayor Teddy di barisan timses Prabowo. Rencananya hasil kajian tersebut akan diumumkan pada pekan ini.
Selain itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono juga angkat bicara terkait hal tersebut. Ia mengatakan kehadiran Teddy dalam acara itu karena mengikuti agenda Prabowo.
Baca Juga: Carl's Jr Umumkan Akan Tutup Semua Gerai di Indonesia Mulai 31 Desember Usai 10 Tahun Beroperasi
Julius mengatakan Teddy tidak mewakili institusi TNI. Selain itu, kehadiran Teddy juga dinilai bukan karena kepentingan pribadi.
“Dia hanya ajudan yang mengikuti kegiatan Menhan. Tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi. Ajudan melekat ikut kegiatan Menhan,” kata Julius melalui pesan singkat, Senin (18/12/2023). ***