KALTENGLIMA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa aset negara hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp 13.072,8 triliun.
Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 6,06% dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 12.325,45 triliun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 yang telah diaudit.
Dalam pidato yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-20 di hadapan para anggota DPR, Sri Mulyani juga menyatakan bahwa total kewajiban negara per akhir tahun 2023 adalah Rp 9.536,7 triliun, sementara ekuitas mencapai Rp 3.536,1 triliun.
Baca Juga: Guru Besar dan Ratusan Civitas Unair Surabaya Ancam Mogok Kerja Buntut Pencopotan Dekan FK
Kewajiban pemerintah meningkat dibandingkan catatan tahun 2022 sebesar Rp 8.920,56 triliun, dan ekuitas naik tipis dari Rp 3.404,89 triliun.
Sri Mulyani menyoroti bahwa kenaikan ekuitas tahun 2023, yang terjadi tanpa revaluasi aset, merupakan pertama kalinya sejak penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual.
Hal ini dipengaruhi oleh kinerja penerimaan yang baik dan belanja pemerintah yang semakin berkualitas.
Baca Juga: SYL Akan Bacakan Nota Pembelaan Pasca Dituntut 12 Tahun Penjara
Selain itu, Sri Mulyani memaparkan Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 dengan Pendapatan Operasional sebesar Rp 3.083,2 triliun dan Beban Operasional sebesar Rp 3.111,7 triliun, menghasilkan Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp 28,4 triliun.
Namun, terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 60,1 triliun, sehingga membentuk Surplus LO Tahun 2023 sebesar Rp 31,6 triliun.
Surplus ini adalah yang pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015.
Baca Juga: Terbongkar! Harvey Moeis Tak Punya Jet Pribadi, Ternyata Ini Sosok Pemilik Aslinya
Laporan Arus Kas Tahun 2023 memberikan informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas negara selama tahun tersebut.
Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi mencatat minus Rp 34,8 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Investasi minus Rp 391,6 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp 445,8 triliun, dan arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp 88,7 triliun.
Sri Mulyani menekankan bahwa arus kas bersih dari Aktivitas Investasi yang bernilai negatif mencerminkan upaya pemerintah untuk melakukan investasi, terutama dalam mendukung proyek pembangunan infrastruktur.