KALTENGLIMA.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di toko kini dibatasi hanya 10%, sementara sisanya harus dijual di pangkalan LPG resmi Pertamina.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
"Semua orang sekarang harus membeli LPG di pangkalan, tidak boleh di toko, kecuali maksimal 10%. Saya juga sudah mengirim surat ke Pertamina Patra Niaga untuk menetapkan jumlah maksimum pembelian," kata Dadan dalam program Coffee Morning di Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Baca Juga: Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM digeledah KPK
Dadan juga mengklaim bahwa upaya penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran telah membuahkan hasil, dengan tidak adanya antrean panjang di pangkalan LPG resmi Pertamina. Ia menyebut sistem penyaluran LPG saat ini semakin baik dan akan terus ditingkatkan.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa masyarakat masih dapat membeli LPG 3 kilogram bersubsidi tanpa pembatasan, meskipun mereka sedang mencatat pembeli untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Mars Ega Legowo Putra, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, mengatakan pencatatan dilakukan dengan mewajibkan masyarakat mendaftarkan NIK pada KTP atau KK-nya di pangkalan LPG resmi Pertamina.
Baca Juga: Pasca PDNS 2 Down, Menkominfo Komit Percepat Pemulihan Layanan
Data yang dikumpulkan oleh Pertamina akan digunakan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima LPG bersubsidi.
Mars menekankan bahwa langkah ini bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi untuk memastikan subsidi diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
"Kami memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang membutuhkan terlindungi dari oknum yang mungkin memanfaatkan disparitas harga," tambah Mars.