KALTENGLIMA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK memanggil seorang pramugari bernama Selvi Purnama Sari (SP) untuk diperiksa sebagai saksi.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut dijadwalkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 28 Februari 2025.
Baca Juga: MK Diminta Ubah Batas Sarjana ikut CPNS: Harusnya 37 atau 38
Namun, ia belum memberikan detail mengenai materi yang akan didalami dalam pemeriksaan tersebut maupun identitas tersangka dalam kasus ini.
Sebelumnya, Selvi Purnama Sari juga pernah diperiksa oleh KPK pada Agustus 2023. Kala itu, penyidik mendalami dugaan bahwa ia pernah diminta oleh mantan Gubernur Papua, mendiang Lukas Enembe, untuk mengantarkan sejumlah uang.
KPK memang pernah menyelidiki dugaan korupsi yang berkaitan dengan dana operasional Gubernur Papua di era kepemimpinan Lukas Enembe.
Baca Juga: Efisiensi APBD 2025, Dewan Barut Parmana Setiawan Tegaskan Pelayanan Publik Tetap Optimal
Dana tersebut diperkirakan mencapai Rp 1 triliun per tahun. Berdasarkan temuan KPK, dana operasional itu diduga telah diatur melalui peraturan gubernur (Pergub) agar tampak legal.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada 27 Juni 2023, menjelaskan bahwa peraturan tersebut sengaja dibuat untuk menyamarkan aliran dana operasional.
Dengan mekanisme ini, dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan pemerintahan justru masuk dalam anggaran konsumsi seperti makan dan minum.
Baca Juga: Jam Berapa Sidang Isbat Awal Ramadan 2025? Cek Jadwalnya di Sini!
Lebih lanjut, KPK menduga Pergub tersebut dibuat untuk menghindari pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri.
Lukas Enembe sendiri meninggal dunia pada Desember 2023, namun penyelidikan mengenai dugaan korupsi ini masih terus berlanjut.