KALTENGLIMA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran belanja pemerintah tidak akan mengganggu target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditetapkan sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Meskipun ada pemangkasan belanja hingga Rp306,69 triliun, anggaran tersebut hanya dialihkan ke program prioritas tanpa mengubah postur APBN secara keseluruhan.
Dengan demikian, total belanja negara tetap berada di angka Rp3.621,3 triliun sebagaimana tercantum dalam UU APBN 2025.
Baca Juga: Mendag Nyatakan Konsumen MinyaKita Bisa Klaim Ganti Rugi
Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam efisiensi anggaran berfokus pada dua hal utama, yaitu efisiensi dan prioritas.
Artinya, anggaran yang berpotensi tidak efektif akan dialihkan ke program-program penting tanpa mengubah jumlah total belanja.
Pemerintah juga memastikan bahwa pemangkasan ini tidak akan menyentuh belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial, termasuk gaji serta tunjangan pegawai, subsidi energi, serta anggaran pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Ingin Bangun Penjara Khusus Koruptor di Pulau Terpencil
Sementara itu, efisiensi pada anggaran transfer ke daerah akan diterapkan pada beberapa pos, seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan DIY, dan dana desa.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan menyisir pos belanja yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, seminar, dan acara seremonial.
Sementara itu, dana transfer ke daerah tetap mengutamakan belanja yang berkaitan dengan gaji aparatur sipil negara (ASN), tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta dana desa untuk layanan publik.
Baca Juga: Kemenkop Bakal Cabut NIK Koperasi yang Kurangi Takaran Minyak Goreng
Hingga akhir Februari 2025, APBN mencatat defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB, dengan pendapatan negara yang mencapai Rp316,9 triliun dan realisasi belanja Rp348,1 triliun.
Sri Mulyani memastikan bahwa pencapaian ini masih sejalan dengan target yang telah ditetapkan.