KALTENGLIMA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pengelolaan APBN tetap berada dalam kendali meskipun mengalami defisit sebesar Rp104,2 triliun pada Maret 2025.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden, seraya menekankan bahwa kondisi APBN masih aman dan tidak mengkhawatirkan.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp8,07 triliun atau sekitar 0,04 persen dari PDB, meski tahun ini defisitnya lebih besar.
Baca Juga: Indonesia Ukir Prestasi Sempurna di Grup C Piala Asia U-17 2025
Defisit tersebut berasal dari total pendapatan negara yang mencapai Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target tahunan, sementara belanja negara berada di angka Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari total anggaran.
Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak dan non-pajak, dengan penerimaan pajak mencapai Rp400,1 triliun, termasuk Rp322,6 triliun dari pajak dan Rp77,5 triliun dari kepabeanan serta cukai. Sementara itu, penerimaan non-pajak tercatat Rp115,9 triliun.
Sri Mulyani menyebut bahwa penerimaan pajak yang sempat melambat di awal tahun kini telah menunjukkan perbaikan signifikan.
Baca Juga: Berat Badan Hasto Turun 6,4 Kg, Guntur: Beliau Bisa Puasa 36 Jam
Pada sisi pengeluaran, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk belanja pusat sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp207,1 triliun.
Dari belanja pusat, sekitar Rp196,1 triliun digunakan oleh kementerian dan lembaga, termasuk untuk pembayaran THR ASN dan aparat negara serta bantuan sosial.
Belanja non-kementerian sebesar Rp217,1 triliun dialokasikan untuk pembayaran pensiun, subsidi, dan kompensasi.
Baca Juga: Eks Direktur PT PGN Dipanggil KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gas
Meskipun APBN mengalami defisit, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus Rp17,5 triliun, menunjukkan bahwa kemampuan negara dalam mengelola utang tetap terjaga.