KALTENGLIMA.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia dan mendesak pemerintah untuk hadir memberikan solusi nyata.
Ia menyoroti fakta bahwa banyak pekerja yang terpaksa beralih ke sektor informal karena ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dan pertumbuhan angkatan kerja.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan para pekerja yang terdampak PHK berjuang sendiri menghadapi transisi ekonomi yang sulit.
Baca Juga: Donald Trump Ingin Kerjasama dengan Turki Guna Akhiri Konflik Rusia dengan Ukraina
Puan meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan program pelatihan atau bantuan sosial yang bersifat sementara.
Ia menekankan pentingnya pendampingan jangka panjang serta pembentukan ekosistem usaha yang memungkinkan mantan pekerja formal berkembang sebagai pelaku usaha kecil dan menengah.
Program pemberdayaan, menurut Puan, harus menyentuh aspek pembiayaan, digitalisasi, serta akses pasar yang lebih luas agar benar-benar berdampak dan bukan sekadar pengalihan tanggung jawab.
Baca Juga: Inalillahi, Anggota DPR RI Alamudin Dimyati Rois atau Gus Alam Meninggal Dunia
Lebih lanjut, ia menilai bahwa tingginya angka PHK menjadi indikasi kelemahan sistem ketenagakerjaan saat ini dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.
Puan mengajak pemerintah untuk memperkuat model ekonomi kerakyatan yang berbasis kewirausahaan produktif dan mampu bersaing secara global.
Ia menegaskan bahwa PHK seharusnya bisa menjadi awal dari kebangkitan ekonomi rakyat, asalkan pemerintah benar-benar hadir dan tidak lepas tangan.