KALTENGLIMA.COM - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan DPR telah mulai melakukan uji publik terkait naskah penulisan ulang sejarah nasional. Uji publik, katanya, sudah dilakukan dengan melibatkan akademisi dari berbagai universitas.
"Temen-temen DPR juga kemarin sudah mulai di Universitas Andalas, di Undip, dan Universitas Hasanuddin," ungkap Fadli Zon di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Sekatan, Jumat (4/7/2025) malam.
Sedangkan, pada uji publik dilakukan Kementerian Kebudayaan baru akan dimulai pada bulan ini. Tetapi, dia belum membeberkan rincian waktunya.
Baca Juga: 5 Camilan Ini Aman untuk Penderita Asam Urat Dikonsumsi Tengah Malam
"Segera itu, kalau uji publiknya bulan Juli ini," tuturnya.
Sebelumnya diketahui, Fadli Zon menyampaikan proses uji publik bertujuan agar publik dan komunitas sejarawan bisa memberikan masukan terbuka atas hasil kerja tim akademisi yang menyusun sejarah bangsa dari masa prasejarah hingga era kontemporer. Dia memastikan penulisan ulang sejarah tidak dilakukan dari nol.
"Penulisan ini tidak dimulai dari nol. Sudah ada dasar sebelumnya, tapi perlu diperbarui. Selama 26 tahun terakhir belum ada penambahan signifikan, terutama mencakup era reformasi hingga masa kini," jelas Fadli Zon, Jumat (4/7).
Baca Juga: Hadiri Pembukaan Rakor dan Bimtek Tahapan PSU Pilkada 2024, Ini Pesan Pj Bupati Indra Gunawan
Ada 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia yang terlibat dalam penulisan ulang sejarah nasional. Dia menyebut prosesnya telah berlangsung selama lebih dari tujuh bulan dengan melibatkan editor umum, editor per jilid, dan tim penulis khusus.
Menurut Fadli, keterlibatan para akademisi ini menjadi jaminan bahwa sejarah yang disusun bersifat ilmiah dan tidak memuat kepentingan politik. Nantinya, sejarah yang ditulis bukan hanya politik atau konflik, melainkan sejarah utuh yang juga mencakup perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban.